https://dpk.kepriprov.go.id/
DK-Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut total kebutuhan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Sumatra mencapai 39.021 unit. Jumlah tersebut merupakan akumulasi usulan dari tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Ia menjelaskan, usulan tersebut masih akan melalui proses verifikasi sebelum direalisasikan. Pemerintah memastikan data penerima benar-benar sesuai dengan kondisi rumah yang rusak berat atau hilang akibat bencana.
“Itu yang kami kejar terus sekarang ini. Dari 39 ribu ini juga akan diverifikasi BPS, benar nggak rusak berat, hilang, layak nggak dan segala macam,” kata Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito merinci bahwa sekitar 28 ribu unit berasal dari Aceh. Sementara lebih dari 7 ribu unit berasal dari Sumatra Utara dan sekitar 2.800 unit dari Sumatra Barat.
Namun, ia menegaskan angka tersebut masih bersifat sementara. Jumlah kebutuhan huntap akan disesuaikan kembali berdasarkan hasil validasi data di lapangan sebelum pelaksanaan pembangunan dilakukan.
Tito menambahkan pembangunan hunian tetap akan dilakukan melalui beberapa skema. Di antaranya pembangunan mandiri oleh masyarakat, pembangunan oleh BNPB, serta pembangunan kawasan terpadu oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Ini harus dibagi-bagi mana yang mandiri, yang dibangunkan BNPB, dan mana yang berbentuk kompleks oleh Kementerian PKP,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan kesiapan kementeriannya dalam mendukung percepatan pembangunan huntap. Ia menegaskan seluruh sumber daya manusia dan dukungan teknis telah disiapkan.
“Kami sudah siap. SDM-nya sudah siap,” kata Maruarar.
Ia menambahkan, pihaknya juga telah mengutus jajaran eselon satu untuk turun langsung ke lapangan. Namun, pelaksanaan pembangunan tetap menunggu kepastian lokasi serta jumlah kebutuhan yang telah ditetapkan.
“Begitu sudah ditentukan tempatnya, jumlahnya berapa, ya kami sudah siap membangun. Kami Kementerian Perumahan sangat siap membantu saudara-saudara kita yang korban bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh,” ujarnya.
Pemerintah berharap dengan percepatan verifikasi data dan koordinasi lintas kementerian, pembangunan hunian tetap bagi korban bencana dapat segera direalisasikan secara tepat sasaran dan merata di seluruh wilayah terdampak.
