DK-Jenewa – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan pernyataan nasional dalam High Level Segment (HLS) Sesi ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, Senin (23/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sugiono memastikan bahwa Presidensi Indonesia di Dewan HAM pada 2026 sejalan dengan tema yang diusung, yakni “Presidensi untuk Semua”.
Menurutnya, Dewan HAM saat ini turut merasakan dampak ketegangan geopolitik global. Karena itu, menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan situasi tersebut tidak semakin mengikis kredibilitas lembaga tersebut.
“Universalitas HAM seharusnya menyatukan dunia dalam tujuan, bukan justru memecah belah dalam pendekatan,” ujar Sugiono.
Ia menegaskan Indonesia akan berupaya menjembatani perbedaan melalui konsultasi luas, mendengarkan secara saksama, serta bertindak secara bertanggung jawab.
“Presidensi ini bukan hanya untuk Indonesia, tetapi presidensi untuk semua,” katanya.
Sugiono juga memaparkan komitmen Indonesia di tingkat kawasan, termasuk dalam merespons krisis kemanusiaan di Myanmar. Ia menyebut Indonesia tetap mendorong implementasi penuh dan efektif Konsensus Lima Poin (5PC) ASEAN.
“Di dalam ASEAN, Indonesia tetap teguh mendorong kemajuan di Myanmar melalui implementasi penuh dan efektif 5PC. Kami juga berkomitmen memperkuat Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk HAM sebagai mekanisme promosi dan pelindungan,” ujarnya.
Terkait Palestina, Indonesia kembali menegaskan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut. Sugiono menilai solusi dua negara merupakan jalan kredibel menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
“Kami terus menyerukan penghentian segera kekerasan, akses kemanusiaan yang cepat, penuh, aman, dan tanpa hambatan. Jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi harus berdasarkan solusi dua negara. Penegakan hukum humaniter internasional adalah kewajiban kolektif kita,” tegasnya.
Secara khusus, Sugiono juga menyoroti peringatan 20 tahun Dewan HAM PBB pada 2026. Ia menilai relevansi Dewan ke depan bergantung pada konsistensi dan prinsip yang dijaga tanpa politisasi, responsif tanpa selektivitas, serta tegas tanpa mengabaikan keadilan.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyampaikan niat untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2030–2032. Sugiono memastikan Indonesia siap bekerja sama menjaga Dewan HAM sebagai platform kolaborasi, bukan arena yang memecah belah multilateralisme.
