Menlu Tegaskan Tak Ada Kewajiban Iuran USD 1 Miliar untuk Board of Peace

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan tidak ada kewajiban bagi anggota untuk membayar kontribusi sebesar USD 1 miliar atau sekitar Rp16,9 triliun kepada Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).

Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam keterangan pers di Washinton DC, Jumat, 20 Februari 2026 waktu setempat.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam keterangan pers di Washinton DC, Jumat, 20 Februari 2026 waktu setempat. (dok : Tangkapan Layar).

DK-Washington DC – Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan tidak ada kewajiban bagi anggota untuk membayar kontribusi sebesar USD 1 miliar atau sekitar Rp16,9 triliun kepada Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).

Menurut Sugiono, Board of Peace memang pernah menawarkan kepada calon anggotanya untuk memberikan kontribusi sebesar USD 1 miliar. Namun, kontribusi tersebut bersifat sukarela dan bukan syarat keanggotaan.

“Dari awal saya bilang ini namanya bukan iuran keanggotaan, bukan syarat keanggotaan. Kita sekarang sudah anggota (Board of Peace) jadi tidak perlu bayar juga tidak apa-apa,” ujar Sugiono, Jumat (20/2/2026) waktu setempat.

Ia menegaskan Indonesia belum memberikan dana apa pun kepada Board of Peace dan tetap menjadi anggota tanpa kewajiban kontribusi finansial.

Sugiono juga mengonfirmasi bahwa Indonesia belum menyumbang dana rekonstruksi Gaza sebagaimana nilai yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ia menjelaskan bahwa kontribusi tersebut berada di luar tawaran USD 1 miliar yang sempat dibahas.

Sejumlah negara, yakni Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait telah menyatakan komitmen kontribusi dengan total mencapai USD 7 miliar.

“Jadi kemarin yang dibicarakan ini on top of USD 1 miliar itu. Ada negara-negara lain yang ingin kontribusi di situ, dan sudah ada pledge USD 7 miliar,” katanya.

Menurut Sugiono, masing-masing anggota Board of Peace memiliki bentuk kontribusi berbeda untuk mendukung Gaza. Indonesia memilih berkontribusi melalui pengerahan pasukan yang tergabung dalam International Stabilization Force (ISF), yakni operasi gabungan lintas negara untuk menstabilkan lingkungan sipil di Gaza.

Ia menegaskan dalam misi tersebut Indonesia tidak akan terlibat dalam pelucutan senjata maupun aksi militer. Peran Indonesia difokuskan pada menjaga stabilitas sipil dan mendukung upaya kemanusiaan.

Sugiono menjelaskan dana kontribusi anggota BoP juga akan digunakan untuk membiayai operasional pasukan perdamaian di Gaza. Pemerintah Indonesia akan menanggung biaya operasional pasukan yang dikirim.

“Jadi kontribusinya ada yang dalam bentuk uang, ada yang pasukan. Keuangan ada yang akan digunakan untuk biaya operasional (pasukan) dan kita akan mengeluarkan biaya,” ujarnya.