DK-Jakarta – Menteri Luar Negeri Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (16/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai isu global, termasuk situasi terkini di Palestina serta upaya mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.
Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Ia menegaskan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tetap berpegang pada visi Solusi Dua Negara dalam mewujudkan perdamaian Palestina.
“Posisi kami jelas: keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace sepenuhnya dipandu oleh Piagam PBB, visi Solusi Dua Negara, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025),” ujar Sugiono dalam keterangan resminya, Selasa (17/2/2026).
Ia menambahkan, partisipasi Indonesia di BoP merupakan bentuk komitmen aktif dalam mendorong perdamaian yang tidak hanya adil, tetapi juga berkelanjutan. Kehadiran Indonesia juga diharapkan dapat memastikan pelaksanaan BoP selaras dengan berbagai upaya yang tengah dilakukan PBB.
Selain itu, Sugiono juga menyampaikan rencana kehadiran Indonesia dalam Sidang Dewan Keamanan PBB yang digelar Rabu (18/2/2026) dan akan dihadiri langsung Presiden Prabowo. Agenda sidang tersebut mencakup pembahasan situasi Timur Tengah, termasuk isu Palestina.
Sehari setelah sidang, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin dunia guna membahas berbagai isu strategis global.
Sugiono kembali menegaskan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina. Menurutnya, sistem multilateral tetap menjadi pilar utama dalam menjaga perdamaian dunia dan menegakkan hukum internasional.
Sementara itu, António Guterres mengapresiasi kehadiran Sugiono di New York dan menyampaikan penghargaan atas konsistensi Indonesia dalam mendukung perjuangan perdamaian Palestina.
Guterres juga menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi di Tepi Barat yang dinilai melanggar hukum internasional dan resolusi PBB. Ia menekankan bahwa negara-negara dengan populasi Muslim besar, termasuk Indonesia, memiliki peran penting dalam memperkuat sistem multilateral dan menjaga stabilitas global.
