DK-Tanjungpinang — Dewan Pimpinan Daerah Barisan Muda Kosgoro (BMK) 1957 Provinsi Kepulauan Riau resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di Plaza Hotel Tanjungpinang, Sabtu, 17 Januari 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Sardison, Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Dewa Bahagia, serta jajaran pengurus BMK 1957 dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Mewakili Gubernur Kepri, Sardison menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musda BMK 1957 Kepri. Ia menilai Musda merupakan bagian penting dalam proses demokrasi internal organisasi kepemudaan.
“Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyambut baik pelaksanaan Musyawarah Daerah DPD Barisan Muda Kosgoro 1957 Provinsi Kepri dan mengucapkan selamat atas terselenggaranya Musda ini,” kata Sardison dalam sambutannya.
Ia berharap Musda dapat menghasilkan ketua serta jajaran pengurus baru DPD BMK 1957 Kepri, termasuk pengurus DPC BMK 1957 di Tanjungpinang, Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas, yang mampu menjalankan program kerja secara optimal.
“Semoga program kerja ke depan dapat berjalan sesuai harapan dan mampu menjaga marwah serta martabat organisasi,” ujarnya.
Sardison juga mengingatkan pentingnya menjaga suasana kondusif selama Musda berlangsung. Menurutnya, dinamika dan persaingan dalam organisasi merupakan hal yang wajar selama tetap berada dalam koridor musyawarah dan mufakat.
“Persaingan dalam Musda adalah hal yang wajar, namun harus tetap menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai organisasi, tanpa menimbulkan konflik maupun sengketa di kemudian hari,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengurus terpilih nantinya diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menghidupkan semangat pengabdian, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Kolaborasi tidak hanya dengan pemerintah, tetapi juga dengan dunia usaha, sektor ekonomi, dan seluruh komponen masyarakat. Harapan ini bukan hanya harapan organisasi, tetapi harapan kita bersama,” tutup Sardison.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Barisan Muda Kosgoro (BMK), Kermas Ilham Akbar, menekankan pentingnya menjaga soliditas dan sinergi organisasi pasca-Musda. Ia menegaskan bahwa perbedaan pilihan dalam forum musyawarah tidak boleh memecah persatuan kader.
Menurut Kermas, BMK harus menjadi organisasi yang aktif sepanjang waktu, bukan sekadar simbol atau papan nama yang hanya terlihat menjelang Musda. Ia mendorong kader menjadikan BMK sebagai ruang aktualisasi diri dan pengembangan kapasitas generasi muda.
Selain itu, Kermas mengingatkan bahwa kekuatan organisasi terletak pada kerja nyata melalui program yang terukur, kreatif, dan bermanfaat bagi kader maupun masyarakat. Ia menilai kepercayaan dari senior, stakeholder, dan mitra strategis hanya akan lahir dari dedikasi serta konsistensi kerja organisasi.
Kermas juga menegaskan bahwa tujuan akhir BMK adalah melahirkan kader-kader pemimpin masa depan Partai Golkar. Ia mengingatkan Kosgoro merupakan salah satu organisasi pendiri Golkar, sehingga kader BMK memiliki tanggung jawab ideologis untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui Partai Golkar dengan berlandaskan nilai pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Kosgoro 1957 menegaskan bahwa Musda merupakan bagian dari mekanisme konsolidasi dan kaderisasi organisasi yang wajib dilaksanakan secara berjenjang.
Ia menjelaskan bahwa secara politik, aspirasi Kosgoro disalurkan kepada Partai Golkar.
“Kalau ada yang mengatakan Barisan Muda Kosgoro adalah Golkar, itu benar, karena aspirasi politik kita disalurkan ke Partai Golkar. Oleh sebab itu, proses kaderisasi dan jenjang organisasi selalu sejalan dengan kebijakan Partai Golkar,” ujarnya.
Menurutnya, BMK 1957 memiliki peran strategis sebagai wadah utama kaderisasi di lingkungan Kosgoro, sekaligus menjadi cikal bakal lahirnya pemimpin muda di Ormas Kosgoro, Partai Golkar, hingga level nasional.
“Kader-kader BMK yang hari ini berproses, lima tahun ke depan merekalah yang akan memimpin Kosgoro. Karena itu, konsolidasi dan kaderisasi ini mutlak dijalankan,” katanya.
Sekjen DPP BMK 1957 juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap struktur dan hierarki organisasi, termasuk kewajiban kader mengikuti pendidikan dan pelatihan kaderisasi Partai Golkar.
“Pemimpin organisasi bukan hanya memberi perintah, tetapi harus mampu melayani pengurus dan memberikan dampak nyata bagi organisasi serta masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai Musda menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan kepemudaan ke depan, khususnya dalam menghadapi generasi Z dan perkembangan teknologi digital.
“Organisasi harus adaptif terhadap perubahan zaman, fokus pada rekrutmen, pembinaan, dan penggalangan pemuda dengan menanamkan nilai ideologi kebangsaan, nasionalisme, dan Tri Dharma Kosgoro,” pungkasnya.
