DK-Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar kegiatan Ngopi Sore: Bincang Pariwisata Daerah Provinsi Kepri bersama Aliansi Geber (Gerakan Bersama) Masyarakat Kepri, Sabtu (27/7). Acara ini menghadirkan pelaku wisata dari berbagai unsur, seperti perwakilan travel, hotel, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan insan pers.
Hadir mewakili Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Hasan, S.Sos., menyampaikan bahwa Provinsi Kepri memiliki peluang ekonomi besar dari sektor pariwisata. Ia menekankan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.
“17 triliun itu masuk ke Kabupaten/Kota ketika wisatawan belanja di Kepri seperti penginapan/hotel, travel, permainan ketangkasan, jasa keuangan, pusat perbelanjaan, industri kreatif dan lainnya,” ujar Hasan sambil menunjukkan penghitungannya.
Hasan menyoroti bahwa angka Rp17 triliun tersebut sering disalahartikan sebagai PAD, padahal itu adalah PDRB sektor pariwisata yang berputar di daerah. Sementara itu, untuk PAD kontribusi terbesar berasal dari Batam dan Bintan, sementara Tanjungpinang, Karimun dan wilayah lainnya masih menunjukkan angka yang jauh lebih kecil.
Selain itu, Hasan juga membuka peluang kerja sama dengan operator labuh jangkar agar pekerja kapal asing yang bersandar di wilayah perairan Kepri bisa disediakan paket wisata lokal. Menurutnya, ini merupakan pasar potensial yang belum tergarap optimal.
Koordinator Aliansi Geber Kepri, Said Ahmad Syukri, menyampaikan apresiasi atas forum diskusi yang dinilainya membuka ruang gagasan bersama untuk mencari solusi persoalan pariwisata di Kepri.
Sementara itu, perwakilan mahasiswa Hermansyah menyoroti rendahnya kontribusi sektor pariwisata di Kota Tanjungpinang. Ia berharap Pemprov Kepri dapat mendorong Pemko untuk lebih aktif menggali potensi daerahnya.
“Karena kita lihat geliat pariwisata Kota Tanjungpinang saat ini lesu, terbukti dari PDRB Kota Tanjungpinang di sektor pariwisata tadi seperti yang dipaparkan Bapak Kadis Pariwisata masih sangat rendah dibanding Bintan dan Batam. Seharusnya kepala daerah Tanjungpinang harus lebih jago lagi menggali potensi pariwisata, terutama sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo dan Perpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun,” ucap Hermansyah.
Diskusi ini diharapkan menjadi titik awal sinergi lintas sektor untuk memajukan sektor pariwisata sebagai penopang utama ekonomi Kepri ke depan.
