DK-Tangerang – Sebanyak sekitar 58.000 jemaah umrah asal Indonesia masih berada di Arab Saudi berdasarkan data Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta. Kondisi tersebut terjadi akibat meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Kartika P Perdhana, mengatakan jumlah jemaah yang masih berada di Arab Saudi mencapai puluhan ribu orang, meskipun proses pemulangan mulai berangsur dilakukan.
“Saat ini tersampaikan, ada sekitar 58.000 yang masih tertahan di Arab Saudi. Tapi memang gelombang itu sudah mulai berangsur berkurang dengan mulai dibukanya sedikit,” ujar Galih, Rabu (12/3/2026).
Menurutnya, penerbangan bagi jemaah umrah baik yang berangkat maupun yang kembali ke Indonesia masih berlangsung namun dalam jumlah sangat terbatas.
“Tapi berproses, karena keselamatan WNI di atas segalanya. Kami juga menyimak dari keterangan Wakil Menteri Haji dan Umrah bahwa akan diupayakan pemulangan berjangka, khususnya oleh maskapai Garuda Indonesia,” ujarnya.
Data Pemerintah: Lebih dari 50 Ribu Jemaah Masih di Saudi
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyebutkan hingga 11 Maret 2026 terdapat 50.374 jemaah umrah Indonesia yang masih berada di Arab Saudi.
Dari jumlah tersebut, sekitar 14.115 jemaah diperkirakan tertahan akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Selain itu, terdapat 1.239 orang dari pihak Panitia Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) yang juga berada di wilayah tersebut.
Irfan menjelaskan eskalasi konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel masih meningkatkan ketegangan di kawasan Asia Barat. Meski demikian, berdasarkan laporan pemerintah Arab Saudi, kondisi di kota-kota suci seperti Makkah, Madinah, dan Jeddah masih dalam keadaan kondusif.
“Para jemaah umrah yang saat ini berada di wilayah tersebut tetap dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan tanpa gangguan berarti,” kata Irfan.
Pemerintah Siapkan Skenario Antisipasi
Pemerintah juga menyiapkan skenario terburuk untuk mengantisipasi potensi gangguan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang dijadwalkan mulai pada 22 April mendatang.
Irfan menambahkan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah memprioritaskan keselamatan jemaah Indonesia di tengah situasi geopolitik yang memanas.
“Yang penting dipastikan keamanan bagi semua jemaah kita,” ujarnya.


https://dpk.kepriprov.go.id/











