Pemerintah Salurkan Ribuan Kendaraan Operasional untuk Koperasi Desa Merah Putih

Pemerintah mulai menyalurkan ribuan truk dan pikap impor guna mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat rapat koordinasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat rapat koordinasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).(dok : Tangkapan Layar).

Jakarta – Pemerintah mulai menyalurkan ribuan truk dan pikap impor guna mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Langkah ini dilakukan seiring rampungnya pembangunan fisik koperasi di berbagai daerah.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan kendaraan yang disalurkan sudah memadai untuk menunjang aktivitas koperasi di lapangan.

“Sudah ada yang disalurkan di Koperasi Desa Merah Putih, dan cukup memadai untuk operasional,” ujar Ferry, Senin (30/3/2026).

Penyaluran kendaraan dilakukan secara bertahap mengikuti kesiapan masing-masing koperasi. Koperasi yang telah rampung secara fisik akan langsung dilengkapi dengan sarana kendaraan operasional.

Pemerintah menargetkan sekitar 80 ribu koperasi desa dan kelurahan memperoleh fasilitas tersebut. Setiap koperasi direncanakan mendapatkan satu unit truk, satu unit pikap, serta sepeda motor untuk mendukung distribusi barang.

Saat ini, sekitar 2.400 koperasi telah menerima kendaraan operasional. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dari desa ke wilayah lain maupun sebaliknya.

Dalam penyediaannya, pemerintah tetap memprioritaskan industri otomotif nasional. Namun, impor dilakukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan kendaraan yang belum dapat dipenuhi di dalam negeri.

Kendaraan impor tersebut berasal dari India dengan total mencapai 105 ribu unit truk dan pikap, yang diproduksi oleh Mahindra & Mahindra dan Tata Motors.

Nilai total impor kendaraan tersebut diperkirakan mencapai Rp24,66 triliun. Pemerintah menegaskan seluruh kendaraan yang telah diimpor akan dimanfaatkan secara optimal guna mendukung penguatan ekonomi desa melalui koperasi.