DK-Jakarta – Pemerintah memproyeksikan total ketersediaan beras nasional sepanjang tahun 2026 mencapai sekitar 47,1 juta ton. Angka tersebut menunjukkan pasokan beras nasional berada dalam kondisi kuat sekaligus menempatkan Indonesia dalam posisi surplus untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan di Badan Pangan Nasional, Rachmi Widiriani, mengatakan ketersediaan pangan nasional dipastikan tetap aman sepanjang tahun.

“Ketersediaan pangan nasional dipastikan dalam kondisi kuat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun,” kata Rachmi di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Berdasarkan proyeksi neraca pangan beras per 5 Maret 2026, total ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai 47,1 juta ton. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia.

Menurut Rachmi, kebutuhan beras masyarakat relatif stabil setiap bulan, sehingga posisi stok nasional tetap aman.

“Kebutuhan beras per bulan masyarakat Indonesia relatif stabil di angka 2,5 juta ton. Jadi untuk beras, Indonesia sudah surplus dan kita kuat,” ujarnya.

Produksi dan Stok Nasional

Secara rinci, proyeksi ketersediaan beras 47,1 juta ton berasal dari stok awal tahun sekitar 12,4 juta ton. Angka itu kemudian ditambah proyeksi produksi beras nasional tahun 2026 sebesar 34,7 juta ton.

Dengan kebutuhan konsumsi nasional yang diperkirakan sekitar 31,1 juta ton, Indonesia masih diproyeksikan memiliki stok akhir tahun hingga sekitar 16 juta ton.

Kondisi tersebut memperkuat ketahanan pangan nasional, bahkan di tengah dinamika geopolitik global yang berkembang.

Selain beras, beberapa komoditas pangan lain seperti telur ayam dan daging ayam juga dilaporkan berada dalam kondisi surplus.

Impor Dilakukan Secara Terukur

Rachmi menambahkan pemerintah terus menjaga ketersediaan pangan melalui penguatan produksi dalam negeri serta pengelolaan pasokan yang terencana. Jika terdapat komoditas yang masih membutuhkan tambahan dari luar negeri, kebijakan impor telah diperhitungkan sejak awal.

“Kalau ada komoditas yang memang membutuhkan tambahan dari luar, misalnya bawang putih, maka itu sudah sejak awal diperkirakan,” ujarnya.

Menurutnya, impor dilakukan secara terukur dan diatur waktu kedatangannya agar tidak mengganggu stabilitas harga di pasar domestik.

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, mengatakan sektor pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, kekuatan sektor pangan merupakan fondasi penting bagi stabilitas negara, terutama dalam menghadapi potensi krisis global.

“Bapak Presiden dari awal sudah sangat menekankan pentingnya soal swasembada pangan,” kata Qodari.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan kondisi pangan nasional saat ini berada dalam keadaan aman dan terkendali, terutama untuk komoditas beras.

“Total stok beras nasional cukup untuk 324 hari ke depan atau sekitar 10,8 bulan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Amran.