DK-Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta pemerintah meninjau ulang wacana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan. Ia menilai target efisiensi hingga 20 persen yang disampaikan pemerintah perlu dikaji lebih mendalam agar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Wacana penerapan WFH tersebut diketahui sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Menurut Ateng, langkah penghematan energi memang penting di tengah tekanan harga minyak global dan ketidakpastian geopolitik, namun harus dilakukan dengan perhitungan matang.
“Kebijakan yang diambil harus berbasis perhitungan yang tepat, bukan sekadar asumsi. WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM karena ada potensi pergeseran aktivitas,” ujar Ateng, Jumat (27/3/2026).
Ia menilai tanpa pembatasan aktivitas seperti saat pandemi, masyarakat tetap akan melakukan perjalanan. Bahkan, jika diterapkan mendekati akhir pekan, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan mobilitas ke luar kota.
“Aturannya bisa berubah, tetapi perilaku mobilitas masyarakat belum tentu ikut berubah,” tambahnya.
Selain itu, Ateng juga menyoroti potensi dampak ekonomi dari kebijakan tersebut. Menurutnya, berkurangnya aktivitas perkantoran dapat menekan pendapatan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan kerja, seperti pedagang kaki lima dan pengemudi transportasi daring.
“Jangan sampai kebijakan penghematan energi justru memukul ekonomi rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas harian,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa biaya operasional tidak sepenuhnya hilang, melainkan berpindah ke rumah tangga, seperti meningkatnya konsumsi listrik. Hal ini membuat efektivitas kebijakan WFH dalam penghematan energi perlu dipertanyakan.
Karena itu, Ateng menegaskan bahwa kebijakan penghematan energi seharusnya difokuskan pada pembenahan distribusi subsidi. “Masalah utamanya bukan hanya jumlah konsumsi, tetapi siapa yang menikmati subsidi,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah memperketat penyaluran BBM bersubsidi, termasuk membatasi penggunaannya bagi kendaraan dengan kapasitas mesin besar. Selain itu, percepatan reformasi skema subsidi dinilai penting agar bantuan energi tepat sasaran.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan segera menetapkan kebijakan WFH pada bulan ini, yang mencakup aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta.
