https://dpk.kepriprov.go.id/
DK – Buton Tengah – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah menggelar rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) guna membahas mekanisme pembangunan Dapur Sekolah Rakyat. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Buton Tengah pada Senin (23/2/2026).
Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus, Lagoapu, A.Md., S.Ip., didampingi Wakil Ketua Pansus Nurman, SE., M.Si., serta dihadiri sejumlah anggota Pansus DPRD dan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Buton Tengah beserta jajaran.
Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan mekanisme pembangunan Dapur Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari program peningkatan layanan pendidikan di Kabupaten Buton Tengah. Program ini diharapkan mampu mendukung kebutuhan fasilitas penunjang bagi siswa, khususnya dalam mendukung kegiatan belajar yang lebih optimal.
Dalam arahannya, pimpinan rapat menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya memberikan dukungan terhadap program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah daerah. Namun demikian, DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ketua Pansus, Lagoapu, menegaskan bahwa dukungan DPRD terhadap program tersebut harus diiringi dengan pengawasan yang ketat agar setiap tahapan pembangunan berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Sebagai lembaga legislatif, kami mendukung penuh program Sekolah Rakyat. Namun sebagai lembaga pengawas, kami juga ingin memastikan bahwa proses pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Lagoapu dalam rapat tersebut.
Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan seperti Dapur Sekolah Rakyat harus dirancang secara matang, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut penting agar program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi para siswa.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus, Nurman, menambahkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama dalam memastikan program pembangunan dapat berjalan dengan baik.
“Melalui rapat ini kita ingin memastikan adanya kesamaan pemahaman antara DPRD dan pemerintah daerah terkait mekanisme pembangunan Dapur Sekolah Rakyat, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal,” ungkap Nurman.
Dalam rapat tersebut, pihak Dinas PUTR Kabupaten Buton Tengah juga menyampaikan penjelasan terkait teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fasilitas tersebut. Penjelasan tersebut menjadi bagian penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pembangunan daerah.
DPRD berharap seluruh tahapan pembangunan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambah Lagoapu.
Melalui rapat ini, Panitia Khusus DPRD Buton Tengah berharap tercipta kesamaan persepsi antara pihak legislatif dan eksekutif dalam menjalankan program pembangunan Dapur Sekolah Rakyat. Dengan sinergi yang baik, program tersebut diharapkan dapat berjalan optimal dan menjadi salah satu langkah nyata dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Buton Tengah.
