DK-Jakarta — Kementerian Kehutanan mencatat adanya penurunan signifikan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang tahun 2025. Jika pada tahun 2024 luas karhutla mencapai 376 ribu hektare, kini turun menjadi 213 ribu hektare.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan tegas Presiden Prabowo Subianto dalam mengantisipasi dan menindaklanjuti kebakaran hutan di sejumlah wilayah.
“Saya kira karena ada kepemimpinan yang decisif dari Pak Presiden Prabowo. Beliau pernah dua kali memimpin rapat terbatas khusus karhutla dan berbicara sangat detail,”
ujar Raja Juli Antoni dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Presiden Pahami Detail Teknis Penanganan
Raja Juli menambahkan, Presiden Prabowo memahami dengan rinci aspek teknis dalam penanganan karhutla, termasuk jenis pesawat, helikopter, hingga biaya sewa armada yang digunakan saat operasi pemadaman.
“Beliau tahu jenis-jenis pesawat, helikopter, berapa harga sewanya, dan sebagainya. Sehingga instruksi yang diberikan sangat tepat dan cepat,”
jelasnya.
Selain faktor kepemimpinan, menurut Raja Juli, koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga semakin solid dalam mencegah serta menanggulangi karhutla.
Ia menegaskan pentingnya penegakan hukum tegas terhadap pembakaran hutan ilegal.
“Hubungan kerja antar KL dan pemda semakin baik, termasuk dengan BMKG, BNPB, KLHK, serta TNI–Polri. Kerja sama padu ini membuat kita bisa bertindak lebih cepat,”
ucapnya.
Kapolri Tekankan Pencegahan Dini dan Edukasi Masyarakat
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya langkah pencegahan dini dan sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla.
Ia menyebut, penanganan tidak hanya difokuskan pada pemadaman, tetapi juga pendekatan edukatif kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, beberapa poin menjadi catatan untuk penguatan dan evaluasi agar tahun depan kita bisa melakukan hal yang sama dengan lebih baik,”
ujar Listyo Sigit.
Kapolri juga menyoroti kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar atas dasar kearifan lokal, yang diatur dalam regulasi lingkungan hidup.
“Ada kebiasaan masyarakat yang diatur dalam UU Cipta Kerja terkait lingkungan hidup. Karena itu edukasi menjadi penting agar praktiknya tidak menimbulkan kebakaran,”
pungkasnya.
