DK-BATAM- Pemerintah Kota Batam menyampaikan tanggapan atas pandangan umum seluruh fraksi DPRD Kota Batam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Apresiasi itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Batam Amsakar Achmad pada rapat paripurna DPRD Batam, Rabu (2/7/2025) yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua l DPRD Batam Aweng Kurniawan.
Amsakar memastikan, pihaknya menyambut masukan tersebut dengan langkah konkret di berbagai sektor prioritas.
Amsakar menjelaskan sejumlah poin penting. Salah satunya, Pemko Batam berkomitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi, serta menekan praktik pungutan liar yang membebani pelaku UMKM.
“Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat pemungutan pajak, tapi juga bagian dari transparansi dan peningkatan pengawasan,” ujar Amsakar dalam pidatonya.
Amsakar memaparkan, pemerintah juga menjelaskan alasan kenaikan belanja operasi sebesar 6,61 persen dan belanja modal sebesar 25,7 persen. Anggaran ini akan difokuskan untuk kebutuhan CPNS dan P3K baru, operasional kebersihan, belanja kesehatan, serta pembangunan sarana prasarana seperti alat pengelolaan sampah, peningkatan jalan, pengendalian banjir, dan penyediaan fasilitas pendidikan.
Amsakar menyebut, Pemko Batam mendukung saran fraksi untuk memperkuat belanja sosial. Program seperti subsidi sembako, bantuan sosial lansia, perlindungan pekerja rentan, hingga subsidi bunga pinjaman UMKM tetap menjadi prioritas.
“Semua diarahkan untuk menyentuh langsung masyarakat dan menjawab tantangan ketimpangan sosial,” jelasnya.
Respons terhadap Pelayanan dan PAD
Terkait sorotan pada layanan publik dan optimalisasi PAD, Wali Kota menegaskan Pemko Batam akan meninjau ulang layanan parkir tepi jalan, meningkatkan pelayanan administrasi TKA, serta evaluasi terhadap BUMD yang belum memberikan kontribusi nyata.
“Selain itu, pengawasan proyek infrastruktur dan evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk menghindari pemborosan anggaran,” ucapnya.
Sorotan pada Program Pendidikan dan Kesehatan
Pemko juga menanggapi masukan soal pendidikan dengan menyiapkan program bantuan SPP, pemberian seragam gratis untuk pelajar SD hingga SMP, serta peningkatan layanan RSUD Embung Fatimah dan sarana kesehatan lainnya.
Dalam sidang tersebut, tanggapan juga diberikan secara rinci kepada delapan fraksi, termasuk Nasdem, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, PKB, PAN-Demokrat-PPP, dan Hanura-PSI-PKN. Pemerintah menyambut baik saran efisiensi anggaran, penguatan pengawasan Inspektorat, hingga peningkatan kualitas SDM dan pelatihan kerja.
Sebagai antisipasi darurat, Pemko Batam juga mengalokasikan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 17,31 miliar.
“Seluruh tanggapan ini menunjukkan komitmen kami membangun Batam yang lebih baik dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tutup Amsakar.
