DK-BATAM-DPRD Batam mengusulkan terobosan untuk retribusi sampah. Mereka ingin tagihan sampah digabung dengan tagihan air PT Moya demi efisiensi dan peningkatan pendapatan daerah.
Anggota Badan Anggaran DPRD Batam, Muhammad Mustofa, menyatakan sistem penarikan retribusi harus mengikuti perbaikan pelayanan. “Sudah saatnya retribusi sampah dilakukan secara online dan tepat waktu,” ujarnya.
Mustofa menilai penggabungan tagihan air bulanan rata-rata Rp 35 ribu dengan retribusi sampah sekitar Rp 9 ribu, menjadi total Rp 40-50 ribu, masih terjangkau. Skema ini diharapkan mempermudah pembayaran dan mendorong keteraturan, sehingga target pendapatan retribusi tercapai.
Pemerintah Kota Batam menargetkan penerimaan retribusi sampah sebesar Rp 57 miliar tahun ini. Namun, hingga pertengahan tahun, realisasi baru Rp 14 miliar atau sekitar 25 persen. Angka ini dinilai rendah dan menjadi perhatian serius legislatif.
Integrasi tagihan ini diyakini akan langsung berdampak pada layanan kebersihan kota. “Dana dari retribusi bisa digunakan untuk menambah armada pengangkut dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah,” kata Mustofa.
Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah Kota bersama Bapenda Batam terus mendorong digitalisasi dan pembayaran non-tunai seluruh retribusi daerah. Pada Mei 2025, realisasi retribusi daerah baru mencapai Rp 59,5 miliar atau 26,2 persen dari target Rp 227 miliar. Retribusi sampah sendiri masih di posisi 20 persen.
Sistem pembayaran digital melalui QRIS dan barcode sudah diuji coba pada sektor usaha dan perumahan, menunjukkan peningkatan capaian hingga 50 persen pada pengguna awal. Namun, Mustofa menilai perlu perluasan ke seluruh lapisan masyarakat melalui integrasi layanan air.
Dengan opsi bundling tagihan, Batam bisa mengambil lompatan pada retribusi digital. Hal ini dapat memudahkan masyarakat, mengurangi kebocoran penerimaan, dan memperkuat pelayanan persampahan. Kini, tinggal bagaimana Pemko dan PT Moya merespons usulan ini.
