DK-Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi ketenagakerjaan nasional menuju ekonomi hijau yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, dalam keterangan resminya, Kamis (9/10/2025).
“Kita tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga krisis global seperti perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang berdampak pada kesejahteraan manusia,”
kata Anwar Sanusi.
Arah Pembangunan Sejalan dengan Pelestarian Lingkungan
Anwar menjelaskan bahwa inisiatif ekonomi hijau menjadi bagian dari arah pembangunan ekonomi Indonesia yang selaras dengan pelestarian lingkungan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pemerataan kesempatan kerja.
Menurutnya, transisi menuju ekonomi hijau akan membawa perubahan besar dalam struktur ketenagakerjaan nasional. Berdasarkan proyeksi World Economic Forum (WEF), dalam lima tahun ke depan sejumlah pekerjaan konvensional akan berkurang, sementara berbagai jenis pekerjaan baru di sektor hijau akan bermunculan.
“Pemerintah harus memastikan pekerja yang terdampak dapat beradaptasi, sekaligus menyiapkan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja masa depan,” ujarnya.
Green Jobs sebagai Pilar Masa Depan
Lebih lanjut, Anwar menegaskan bahwa pekerjaan hijau (green jobs) menjadi kunci utama dalam menghadapi transisi ekonomi berkelanjutan tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam transisi energi agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
“Kemnaker berkomitmen menjalankan prinsip no one left behind. Agar tidak ada pekerja yang tertinggal dalam proses transisi energi dan ekonomi,” ucapnya.
Sebagai langkah konkret, Kemnaker telah mengintegrasikan agenda pekerjaan hijau ke dalam perencanaan ketenagakerjaan nasional.
Langkah ini termasuk proyeksi kebutuhan tenaga kerja hijau dalam RPJMN, yang disusun bersama Kementerian PPN/Bappenas melalui peta jalan pembangunan tenaga kerja berkelanjutan.
Penguatan Vokasi dan Wirausaha Hijau
Selain kebijakan strategis, Kemnaker memperkuat pelatihan vokasi dengan memperbarui alat, metode, dan kurikulum agar sesuai dengan perkembangan sektor hijau.
Lembaga ini juga telah menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di berbagai bidang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan manufaktur berkelanjutan.
Pemerintah juga mendorong program inkubasi wirausaha hijau bagi pekerja sektor informal untuk memperluas lapangan kerja berkelanjutan.
Upaya ini diiringi dengan peningkatan perlindungan pekerja terdampak serta penguatan dialog sosial dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan kebijakan upah yang adaptif.
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
Lebih jauh, Kemnaker juga mengembangkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap peningkatan kompetensi kerja yang relevan dengan tuntutan ekonomi hijau.
“Transisi ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang bagaimana manusia bisa tumbuh bersama perubahan,”
tutup Anwar Sanusi.
