DK-Jakarta — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke daerah-daerah di Papua dapat terlaksana pada pekan ini. Prioritas diberikan bagi wilayah yang sama sekali belum pernah menerima bantuan beras SPHP.
“Untuk menyelesaikan target pertama pengendalian harga beras, mudah-mudahan pekan ini bisa kami lakukan penyaluran beras SPHP ke wilayah Papua,”
ujar Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, dikutip dari kanal YouTube Kemendagri, Rabu (12/11/2025).
Koordinasi dengan Polda dan Kemendagri
Astawa menjelaskan, pemerintah akan segera menggelar rapat dengan Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda seluruh Papua untuk membahas mekanisme distribusi beras SPHP ke daerah yang belum pernah mendapatkan bantuan.
“Wilayah Papua yang belum pernah dilakukan SPHP akan menjadi prioritas. Pengendalian harga beras menjadi fokus utama pemerintah saat ini,” ujarnya.
Salah satu solusi yang disiapkan pemerintah adalah penyewaan gudang filial di beberapa titik di Papua. Gudang tersebut akan digunakan oleh Perum Bulog untuk menampung beras sekaligus mempercepat penyaluran kapan pun dibutuhkan.
Astawa menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan diundang untuk membahas ketersediaan beras di Papua. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan stok dan stabilitas harga beras di wilayah timur Indonesia tersebut.
“Yang penting harga beras harus turun dulu, itu prioritas utama,” tegasnya.
Realisasi Nasional Capai 603 Ribu Ton
Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Epi Sulandari, menyampaikan bahwa realisasi penyaluran beras SPHP secara nasional hingga kini telah mencapai 603 ribu ton atau sekitar 40 persen dari pagu nasional sebesar 1,5 juta ton.
Penyaluran terbesar dilakukan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.
“Bulog tetap melaksanakan program SPHP di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia,”
kata Epi menegaskan.
Menjaga Stabilitas Harga dan Akses Pangan
Bapanas menegaskan bahwa pengendalian harga beras di Papua menjadi bagian dari agenda nasional stabilisasi pasokan pangan dan inflasi daerah.
Melalui percepatan distribusi dan kolaborasi lintas lembaga, pemerintah berharap harga beras di Papua dapat segera turun dan akses masyarakat terhadap bahan pokok semakin terjamin.
