DK-Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong percepatan hilirisasi dan industrialisasi sektor kelautan dan perikanan guna meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut Indonesia agar menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan ekspor bahan mentah.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan hal tersebut dalam Pertemuan Pemimpin Redaksi Media Massa bertema “Jurnalisme Berkualitas, Nelayan Naik Kelas” di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Menurut Trenggono, penguatan sektor hulu menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung keberhasilan hilirisasi produk kelautan dan perikanan. Pemerintah memprioritaskan pengembangan budidaya udang terintegrasi serta penerapan teknologi sistem resirkulasi air yang lebih efisien.
“Pemerintah memprioritaskan pengembangan budidaya udang terintegrasi serta penerapan teknologi sistem resirkulasi air yang lebih efisien,” ujar Trenggono.
Selain itu, pemerintah berupaya memperkuat sektor pembenihan dan meningkatkan kapasitas produksi pakan secara mandiri. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku sekaligus memenuhi kebutuhan pembudidaya ikan di berbagai daerah.
Pengembangan hilirisasi juga diarahkan untuk memaksimalkan pemanfaatan produk samping dari sektor kelautan dan perikanan. Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian antara lain rumput laut, kulit udang, hingga sisik ikan yang dapat diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
Keterbatasan Benih dan Teknologi Jadi Tantangan
Meski memiliki potensi besar, Trenggono mengakui pelaksanaan industrialisasi perikanan masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan benih berkualitas, tingginya biaya teknologi, serta belum kuatnya industri pendukung di dalam negeri.
“Ketersediaan benih berkualitas menjadi salah satu aspek penting yang membutuhkan penguatan melalui pengembangan pembenihan mandiri,” ucapnya.
Selain ketersediaan benih, kebutuhan teknologi pengolahan juga perlu disesuaikan dengan kemampuan industri agar proses produksi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Pemerintah bersama pelaku industri perlu merumuskan langkah strategis untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Penguatan kapasitas pembenihan mandiri menjadi salah satu prioritas guna menjamin kesinambungan pasokan bahan baku bagi industri perikanan nasional.
Di samping itu, penentuan model integrasi hilirisasi perlu mempertimbangkan kondisi pasokan bahan baku serta perkembangan kebutuhan pasar. Dengan demikian, pengembangan industri dapat berjalan sesuai potensi komoditas dan peluang ekonomi yang tersedia.
KKP berharap percepatan hilirisasi dan penguatan industri pendukung mampu meningkatkan nilai ekonomi produk kelautan dan perikanan, memperluas peluang usaha, serta memperkuat daya saing industri perikanan nasional.
Langkah tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan melalui pengembangan produk bernilai tambah, bukan hanya bergantung pada penjualan bahan mentah.
