DK – Buton Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah mulai menjalankan tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 setelah menerima penjelasan umum Bupati Buton Tengah, Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (01/09/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buton Tengah, H. Mazaluddin, S.E., didampingi Wakil Ketua II, Rusli, S.Pd.I., M.Si. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Buton Tengah, jajaran Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pihak terkait lainnya.
Bagi DPRD, penyampaian penjelasan umum dan penyerahan dokumen Ranperda APBD Perubahan menjadi tahapan penting untuk mencermati arah kebijakan anggaran pemerintah daerah, termasuk kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buton Tengah, H. Mazaluddin, S.E., menegaskan bahwa pembahasan APBD Perubahan harus dilakukan secara cermat dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“DPRD akan mencermati Ranperda APBD Perubahan ini sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Kita ingin setiap kebijakan anggaran benar-benar mempertimbangkan kebutuhan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Buton Tengah,” katanya
Dalam rapat tersebut, Bupati Buton Tengah menyampaikan penjelasan umum pemerintah daerah terhadap Ranperda APBD Perubahan 2026. Dokumen rancangan kemudian diserahkan kepada pimpinan DPRD sebagai bahan untuk memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut antara legislatif dan eksekutif.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, DPRD memiliki peran dalam membahas rancangan peraturan daerah bersama pemerintah daerah serta mencermati kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang direncanakan dalam perubahan APBD. Proses tersebut menjadi ruang untuk mengkaji prioritas program, kebutuhan pelayanan publik, serta efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Mazaluddin juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah selama proses pembahasan berlangsung. Menurutnya, setiap substansi dalam rancangan anggaran perlu dipelajari secara menyeluruh agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas.
“Pembahasan ini bukan sekadar melihat perubahan angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga mencermati program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Karena itu, diperlukan pembahasan yang terbuka, terukur, dan bertanggung jawab agar anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara efektif,” lanjutnya
Ia berharap pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2026 dapat berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Buton Tengah.
“Harapan kita, melalui pembahasan bersama ini, kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya dapat mendukung kelancaran pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pemerataan pembangunan. Kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian dalam setiap pengambilan keputusan anggaran,” pungkasnya
Sementara itu, Bupati Buton Tengah, Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., dalam rapat paripurna tersebut menyampaikan penjelasan umum pemerintah daerah terhadap Ranperda APBD Perubahan 2026. Penyampaian itu menjadi bagian dari proses pengajuan rancangan untuk dibahas bersama DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.
