DK-Cirebon — Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat peran lembaga keuangan dalam memberikan akses permodalan bagi para nelayan, khususnya di wilayah Cirebon dan Indramayu.
Menurut Bambang, langkah ini penting agar nelayan tidak lagi terjerat dalam ketergantungan terhadap tengkulak, yang selama ini menjadi perantara utama dalam penjualan hasil tangkapan ikan.
“Peranan lembaga keuangan harus ditingkatkan, sehingga mampu memotong mata rantai keterkaitan nelayan dengan tengkulak,”
ujar Bambang Mujiarto, dalam keterangan persnya, Rabu (29/10/2025).
Akses Pembiayaan Formal Harus Diperluas
Bambang menilai, skema pembiayaan dari lembaga formal seperti perbankan dan koperasi nelayan perlu diperluas agar nelayan memiliki akses modal yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau.
“Pola lama yang masih mengandalkan tengkulak membuat pendapatan nelayan tidak berkembang. Ini sudah saatnya diubah,”
tegasnya.
Ia menambahkan, praktik ketergantungan terhadap tengkulak masih banyak terjadi di berbagai daerah pesisir. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir melalui lembaga keuangan daerah untuk memutus ketergantungan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Pendapatan Daerah Terimbas
Sementara itu, Perwakilan DKPP Kabupaten Cirebon, Baihaqi, mengungkapkan aktivitas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) saat ini terpantau sepi karena banyak nelayan lebih memilih menjual hasil tangkapannya langsung kepada tengkulak.
“Akibatnya, harga ikan sering kali dikendalikan pembeli, bukan oleh mekanisme pasar terbuka. Nelayan pun menerima harga jual yang lebih rendah,”
ujarnya.
Kondisi ini juga berdampak pada turunnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perikanan. Pemerintah daerah disebut berencana membentuk pengelola TPI baru agar kegiatan pelelangan ikan dapat kembali berjalan efektif dan transparan.
Dorongan Kebijakan Terpadu
DPRD Jabar menilai penguatan lembaga keuangan nelayan harus diiringi dengan pembentukan ekosistem ekonomi maritim terpadu, termasuk perbaikan sarana TPI, akses perbankan, dan edukasi keuangan bagi masyarakat pesisir.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung agenda ekonomi biru (blue economy) yang menjadi prioritas pembangunan maritim Jawa Barat dalam RPJMD 2025–2030.
