DK-Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan IV tahun 2025 tuntas pada bulan November. Ia memastikan seluruh bantuan diterima tepat waktu dan tepat sasaran oleh masyarakat yang berhak.
Menurut Gus Ipul, hasil evaluasi menunjukkan terdapat lebih dari dua juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah tidak layak menerima bansos. Sebaliknya, sekitar 500 ribu penerima baru kini sedang dalam proses verifikasi bersama pemerintah daerah.
“Untuk memastikan penerima baru itu, kami butuh waktu melakukan koordinasi dengan daerah,”
ujar Gus Ipul di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
14 Juta Penerima Sudah Terlayani
Gus Ipul menjelaskan, penyaluran bansos dilakukan melalui dua mekanisme: rekening bank penerima dan kantor pos. Hingga akhir Oktober 2025, tercatat lebih dari 14 juta penerima telah menerima haknya.
“Per hari ini sudah tersalurkan ke 14 juta lebih penerima. Insyaallah minggu ini akan bertambah 14 juta lagi,”
katanya optimistis.
Mensos juga meminta masyarakat bersabar karena proses verifikasi dan pencairan masih berlangsung agar tidak terjadi tumpang tindih data antarprogram bantuan.
Dua Skema Penyaluran
Saifullah menjelaskan, bansos triwulan IV terdiri dari dua skema utama:
Penebalan penerima reguler, yang mendapat tambahan Rp900 ribu untuk tiga bulan.
Penerima baru, yang juga memperoleh Rp900 ribu selama periode penyaluran.
“Kami pastikan tidak ada penerima ganda, semua melalui verifikasi berlapis dengan daerah,”
tambahnya.
Menko PM: Fokus Bansos untuk Lansia dan Disabilitas
Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai, ke depan bansos sebaiknya difokuskan hanya bagi dua kelompok utama, yakni warga lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
“Lapisan masyarakat lain harus didorong agar mandiri dan tidak bergantung pada bantuan sosial. Kita ingin masyarakat tumbuh dan berkembang secara mandiri,”
kata Cak Imin.
Ia menegaskan komitmennya untuk memutus rantai kemiskinan dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
“Sesuai arahan Presiden, Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri,”
tegasnya.
