DK-Jakarta, 5 Oktober 2025 — Guru Besar Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Prof. Agus Sartono menyarankan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah dikelola langsung oleh kantin sekolah, bukan oleh pihak ketiga.
Menurutnya, model pengelolaan melalui kantin sekolah jauh lebih efektif dibanding sistem penyaluran panjang yang diterapkan saat ini.
“Cara ini lebih baik dibanding dengan cara atau sistem yang diterapkan di Indonesia saat ini,” ujar Agus dikutip dari laman resmi UGM, Minggu (5/10/2025).
Belajar dari Negara Lain
Agus menjelaskan bahwa Indonesia dapat belajar dari pengalaman berbagai negara seperti Brasil dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang sukses menjalankan program serupa. Di negara-negara tersebut, distribusi makanan dilakukan melalui kantin sekolah, sehingga kualitas makanan lebih segar dan terkontrol.
“Melalui kantin sekolah, makanan yang tersaji dalam MBG akan lebih segar dan tidak cepat basi. Seluruh prosesnya bisa terkontrol dengan baik lantaran berada dalam lingkup yang relatif kecil,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan oleh sekolah juga membuka peluang kolaborasi dengan komite sekolah serta UMKM lokal dalam penyediaan bahan baku makanan, sehingga menciptakan efek ekonomi berganda bagi masyarakat sekitar.
“Sekolah bersama komite sekolah saya kira mampu mengelola ini dengan baik,” ujarnya.
Dengan sistem tersebut, kata Agus, sekolah bisa mendapatkan dana penuh sebesar Rp 15 ribu per porsi, bukan hanya Rp 7 ribu seperti yang terjadi saat ini akibat biaya distribusi yang panjang.
Dana MBG Bisa Diberikan Tunai ke Siswa
Jika pengelolaan melalui kantin belum memungkinkan, Agus menyarankan agar dana MBG diberikan langsung kepada siswa secara tunai.
“Sistem ini akan melibatkan orang tua yang harus membelanjakan dan menyiapkan bekal kepada anak-anaknya,” tuturnya.
Ia menyebut, sistem tunai seperti ini bisa diatur dan diawasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan panduan teknis dan mekanisme pengawasan yang jelas. Guru juga perlu tegas memastikan siswa benar-benar membawa bekal dari rumah.
“Jika sampai satu bulan tidak membawa (bekal), bisa memanggil orang tuanya dan jika masih terus, bisa dihentikan,” tegas Agus.
Agus menilai sistem ini lebih efisien dan mampu menekan praktik pemburu rente dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Dana MBG bisa ditransfer langsung ke siswa setiap bulan layaknya penyaluran KIP atau BOS,” imbuhnya.
Rantai Panjang Distribusi Sebabkan Keracunan MBG
Agus juga menyoroti persoalan keracunan makanan MBG yang beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Ia menilai hal itu disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi makanan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Penyaluran MBG dilakukan melalui SPPG kepada sekolah-sekolah. Proses ini hanya menguntungkan pengusaha besar,” kata Agus.
Ia bahkan menyindir bahwa program ini bisa berubah makna menjadi “Makar Bergiri Gratis” karena banyak pihak yang mengambil keuntungan besar secara tidak langsung.
Agus menghitung, jika satu SPPG mengambil margin Rp 2.000 per porsi dan melayani 3.000 porsi per hari, maka keuntungan yang diperoleh bisa mencapai Rp 150 juta per bulan atau Rp 1,8 miliar per tahun.
“Secara nasional margin Rp 2.000 dari Rp 15.000 atau sekitar 13 persen merupakan suatu jumlah yang besar. Karenanya implementasi MBG dengan memberikan tunai kepada siswa akan mampu menekan dan menghilangkan kebocoran/keuntungan pemburu rente sebesar Rp 33,3 triliun,” paparnya.
Dorong Reformasi dan Efisiensi Program MBG
Agus menegaskan bahwa meski program MBG sudah berjalan, pemerintah masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan sistem distribusi dan menutup celah korupsi.
“Saya kira masih belum terlambat, dan ajakan saya mari kita perpendek rantai distribusi MBG agar lebih efektif dan hilangkan cara-cara kotor memburu rente. Jadikan MBG benar-benar sebagai Makan Bergizi Gratis bagi siswa,” pungkasnya.
