DK-Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan dan pemulihan infrastruktur pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra. Penanganan dilakukan secara terpadu dan lintas sektor guna memastikan konektivitas, pelayanan dasar, serta aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan penanganan bencana tidak hanya berfokus pada tahap tanggap darurat, tetapi juga diarahkan pada pemulihan jangka menengah dan pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak. Upaya tersebut mencakup sektor Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya, serta pembangunan prasarana strategis.

“Sejak awal kejadian, kami langsung mengerahkan sumber daya untuk memastikan akses masyarakat tidak terputus. Fokus utama kami adalah membuka kembali jalur transportasi, menjaga ketersediaan air, serta memulihkan fasilitas permukiman,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta.

Dalam proses penanganan tersebut, Kementerian PU mengerahkan sebanyak 1.377 personel yang didukung oleh TNI, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat setempat. Selain itu, sebanyak 1.937 unit alat berat juga dioperasikan di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk mempercepat pembersihan material longsor, perbaikan jalan, dan rehabilitasi infrastruktur.

Hasilnya, hingga saat ini tercatat 99 ruas jalan nasional dan daerah serta 33 jembatan yang sempat terdampak bencana telah kembali berfungsi, baik secara sementara maupun permanen. Fungsionalnya infrastruktur tersebut dinilai krusial untuk menunjang distribusi logistik, mobilitas warga, serta kegiatan ekonomi di daerah terdampak.

Selain penanganan fisik infrastruktur, pemerintah juga menggulirkan program padat karya sejak 12 Desember 2025. Program ini melibatkan lebih dari 30.100 tenaga kerja lokal, sehingga tidak hanya membantu percepatan pemulihan lingkungan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat terdampak.

“Program padat karya ini kami rancang agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pemulihan. Dengan begitu, roda ekonomi lokal tetap bergerak,” jelas Dody.

Ke depan, Kementerian PU memastikan akan terus melakukan evaluasi dan penguatan infrastruktur di wilayah rawan bencana agar lebih tangguh terhadap risiko bencana. Pemerintah juga mendorong sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berorientasi pada keselamatan.

Pemerintah Segera Proses Pengisian Jabatan Pimpinan OJK

Mensos Serahkan Santunan kepada Ahli Waris Korban Banjir di Deli Serdang

Harga Daging Ayam Ras Mulai Turun di Akhir Januari 2026, BPS Catat Disparitas Masih Tinggi

Uni Eropa Ajak SDM Indonesia Manfaatkan Program Riset dan Inovasi Global

DPR Setujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI

Kemkomdigi Luncurkan Program SEMANTIK untuk Cegah Kejahatan Digital Kartu Seluler Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meluncurkan program Senyum, Nyaman dengan Biometrik (SEMANTIK) sebagai upaya meminimalisir kejahatan digital, khususnya penyalahgunaan data masyarakat dalam registrasi kartu seluler. Program SEMANTIK diluncurkan seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 7 Tahun 2026, yang mewajibkan seluruh operator seluler menerapkan teknologi rekam biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition) dalam proses pendaftaran kartu seluler. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat keamanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi bagi masyarakat. “Pedoman baru untuk penyelenggaraan seluler dengan registrasi pelanggan berbasis biometrik atau pengenalan wajah. Jadi tidak hanya untuk keamanan, tapi juga untuk penguatan layanan telekomunikasi bagi para konsumen,” kata Meutya saat peluncuran di kawasan Sarinah, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Meutya menuturkan, sistem registrasi kartu seluler berbasis biometrik sejatinya telah diterapkan sejak 2014. Namun, Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026 diterbitkan sebagai pembaruan seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. “Ini pernah dilakukan sebelumnya yaitu tahun 2014, jadi sudah cukup lama. Komdigi merasa perlu melakukan pembaruan dari aturan yang memang sudah lama, terutama terkait kemajuan digital yang sangat cepat,” ujarnya. Ia menegaskan, program SEMANTIK merupakan langkah serius pemerintah dalam menekan berbagai bentuk kejahatan digital yang kerap memanfaatkan kelemahan validasi data kartu seluler. Sejumlah kejahatan digital yang kerap terjadi antara lain penipuan daring, spam call, spoofing, dan smishing. Selain itu, terdapat pula kejahatan seperti SIM swap fraud, social engineering, hingga penyalahgunaan kode OTP. “Sebagian besar ancaman yang kita hadapi berangkat dari satu persoalan yang sama, yaitu anonimitas melalui penggunaan nomor seluler yang tidak tervalidasi secara kuat. Komitmen kita adalah menghadirkan layanan yang ramah, aman, dan bertanggung jawab,” tutur Meutya.