DK-Jakarta – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk periode 2026–2031. Keputusan ini menuai respons dari kalangan ekonom mengenai implikasi penguatan peran BI di tengah dinamika ekonomi global.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengatakan bahwa terpilihnya Thomas tidak seharusnya dipahami sebagai bentuk politisasi terhadap bank sentral. Menurutnya, latar belakang Thomas yang kuat dalam kebijakan fiskal justru menjadi respon adaptif terhadap tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

“Seharusnya dipahami sebagai adaptasi terhadap era yang menuntut koordinasi, strategi, dan penguatan ketahanan ekonomi nasional. Tantangan hari ini bukan hanya menjaga inflasi tetap rendah, tetapi juga memastikan stabilitas makroekonomi yang mampu menopang pertumbuhan jangka panjang,” kata Fakhrul dalam keterangan tertulis yang diterima rri.co.id, Selasa (27/1/2026).

Fakhrul menilai pengangkatan Thomas mencerminkan kebutuhan kelembagaan Bank Indonesia untuk merespons dinamika ekonomi global. Ia menyebut tantangan tersebut mencakup fragmentasi global, meningkatnya ketegangan geopolitik, serta volatilitas arus modal internasional, yang semuanya memerlukan koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal.

“Selama puluhan tahun, kita membayangkan bank sentral sebagai menara gading, independen, steril, dan terpisah dari dinamika kekuasaan, dengan inflasi sebagai satu-satunya kompas kebijakan. Namun dunia telah berubah,” ujar Fakhrul.

Menurutnya, globalisasi yang semakin terfragmentasi dan pengaruh geopolitik terhadap arus modal menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter tidak lagi bisa berjalan sendiri-sendiri. Sinergi keduanya disebutnya menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia ke depan.

“Ke depan, sinergi moneter dan fiskal akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Bank sentral perlu tetap kredibel, namun juga relevan dan adaptif terhadap realitas baru ekonomi global,” kata Fakhrul.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan bahwa posisi Deputi Gubernur BI memiliki fungsi penting dan strategis. Deputi Gubernur akan terlibat langsung dalam perumusan kebijakan Bank Indonesia sebagai anggota Dewan Gubernur.

“Deputi Gubernur BI memiliki peran strategis sebagai anggota Dewan Gubernur BI. Menjalankan tugas dan wewenang BI sehingga Deputi Gubernur terlibat dalam perumusan kebijakan bank sentral,” ujar Misbakhun.

Pemerintah Segera Proses Pengisian Jabatan Pimpinan OJK

Mensos Serahkan Santunan kepada Ahli Waris Korban Banjir di Deli Serdang

Harga Daging Ayam Ras Mulai Turun di Akhir Januari 2026, BPS Catat Disparitas Masih Tinggi

Uni Eropa Ajak SDM Indonesia Manfaatkan Program Riset dan Inovasi Global

Pemerintah Percepat Pemulihan Pascabencana di Sumatra, 99 Ruas Jalan dan 33 Jembatan Kembali Fungsional

Kemkomdigi Luncurkan Program SEMANTIK untuk Cegah Kejahatan Digital Kartu Seluler Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meluncurkan program Senyum, Nyaman dengan Biometrik (SEMANTIK) sebagai upaya meminimalisir kejahatan digital, khususnya penyalahgunaan data masyarakat dalam registrasi kartu seluler. Program SEMANTIK diluncurkan seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 7 Tahun 2026, yang mewajibkan seluruh operator seluler menerapkan teknologi rekam biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition) dalam proses pendaftaran kartu seluler. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat keamanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi bagi masyarakat. “Pedoman baru untuk penyelenggaraan seluler dengan registrasi pelanggan berbasis biometrik atau pengenalan wajah. Jadi tidak hanya untuk keamanan, tapi juga untuk penguatan layanan telekomunikasi bagi para konsumen,” kata Meutya saat peluncuran di kawasan Sarinah, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Meutya menuturkan, sistem registrasi kartu seluler berbasis biometrik sejatinya telah diterapkan sejak 2014. Namun, Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026 diterbitkan sebagai pembaruan seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. “Ini pernah dilakukan sebelumnya yaitu tahun 2014, jadi sudah cukup lama. Komdigi merasa perlu melakukan pembaruan dari aturan yang memang sudah lama, terutama terkait kemajuan digital yang sangat cepat,” ujarnya. Ia menegaskan, program SEMANTIK merupakan langkah serius pemerintah dalam menekan berbagai bentuk kejahatan digital yang kerap memanfaatkan kelemahan validasi data kartu seluler. Sejumlah kejahatan digital yang kerap terjadi antara lain penipuan daring, spam call, spoofing, dan smishing. Selain itu, terdapat pula kejahatan seperti SIM swap fraud, social engineering, hingga penyalahgunaan kode OTP. “Sebagian besar ancaman yang kita hadapi berangkat dari satu persoalan yang sama, yaitu anonimitas melalui penggunaan nomor seluler yang tidak tervalidasi secara kuat. Komitmen kita adalah menghadirkan layanan yang ramah, aman, dan bertanggung jawab,” tutur Meutya.