Pemprov Kepri Naikkan Upah Minimum 9,02 Persen, Kebutuhan Hidup dan Kondisi Usaha Jadi Pertimbangan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri

DK-TANJUNGPINANG — Kebutuhan hidup pekerja dan kemampuan perusahaan menjadi dua pertimbangan dalam penetapan upah minimum di Kepulauan Riau. Untuk 2027, Pemprov Kepri menetapkan kenaikan 9,02 persen, baik untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Dalam keterangan tertulis Gubernur Kepri, perhitungan upah minimum 2027 masih mengacu pada formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Salah satu perubahan yang dijelaskan dalam rilis adalah rentang indeks alfa. Batas bawahnya tetap 0,5, sedangkan batas atasnya naik dari 0,9 menjadi 1,0.

Rentang itu menjadi bagian dari pembahasan Dewan Pengupahan Kepri. Serikat pekerja mengusulkan angka di batas atas dengan mempertimbangkan biaya hidup, sementara pengusaha mengusulkan angka di batas bawah dengan mempertimbangkan kondisi usaha. Dalam rapat pleno di Batam pada 19 November 2026, keduanya menyepakati indeks 0,75.

Meski persentase kenaikannya sama, tambahan dalam rupiah berbeda karena besaran upah tahun sebelumnya juga berbeda. UMP naik Rp349.836 menjadi Rp4.229.356, sedangkan UMSP naik Rp351.872 menjadi Rp4.253.968.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menetapkan kedua besaran upah tersebut pada 20 November 2026. Dalam penutup rilis yang ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri Diky Wijaya atas nama gubernur, Pemprov Kepri menyampaikan harapannya kepada seluruh pihak.

“Diharapkan seluruh stakeholder dapat memperhatikan, menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut dengan seksama”.