DK- Tanjungpinang – Terkait pelaksanaan hak angket yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang kembali mendapat sorotan. Surat yang bertanggal 10 November 2021 tersebut diantaranya meminta kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap permasalahan TPP ASN serta melaporkannya ke Kementrian Dalam Negeri.
Hal ini menunjukkan bahwa lembaga perwakilan rakyat tersebut mempunyai legalitas dan kedudukan yang kuat dimata hukum sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku
Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Novaliandri Fathir kepada awak media terkait tembusan oleh Kemendagri tersebut yang ditandatangani oleh Dirjen Otonomi Daerah.
“Kalau memang tidak diakui, mengapa ada surat. Surat ini merupakan bentuk pengakuan mendagri kepada hak angket yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif,” singkat Fathir saat ditemui digedung wakil rakyat tersebut (29/12).
Sebelumnya Wali Kota Tanjungpinang mengeluarkan sepucuk surat yang merupakan respon pemanggilan terhadap dirinya untuk dimintai keterangan. Salah satu petikan surat tersebut secara tersirat Wali Kota menolak untuk hadir atas dimintai keterangan oleh DPRD Tanjungpinang.
“Namun demikian kehadiran tersebut baru dapat dilakukan bilamana DPRD sudah melaksanakan mekanisme/prosedur hak angket berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” bunyi petikan surat Walikota Tanjungpinang kepada Ketua DPRD bernomor 170/1487/1.1.02/2021.
Hingga kini (29/12) DPRD belum dapat menghadirkan Wali Kota Tanjungpinang untuk dimintai keterangan terkait hak angket TPP ASN.
