DK – Tanjungpinang- Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah Melakukan pertemuan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepulauan Riau (10/2).
Pertemuan ini guna mempelajari terkait masalah dugaan mall administrasi yang dilakukan oleh salah satu kandidat calon Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertemuan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris BKD, didampingi Kabid Mutasi dan jajarannya.
Usai pertemuan yang dilakukan Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) kepada pihak BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Kepulauan Riau , JPKP mendapatkan jawaban yang memuaskan.
Adiya Prama Rivaldi Selaku Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) mengapresiasi jawaban hasil pertemuan bersama BKD Provinsi Kepulauan Riau dan JPKP di Pulau Dompak, Kamis (10/02/21).
Adi menjelaskan terkait dugaan keras Mall Administrasi yang dilakukan salah Satu Calon Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau mendapatkan titik temu, serta untuk memperkuat analisa serta bahan JPKP terkait dugaan mall administrasi yang dilakukan oleh salah satu kandidat Kadisdik Kepri.
Menurut Adi benar dugaan Kuat mereka ini bisa lari Mall Administrasi selain itu diduga Kuat juga adanya Kongkalikong antara Panitia Seleksi dengan salah Satu Calon Kuat Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau.
“Kami menduga kuat bahwa memang benar sepertinya ada kongkalikong antara Panitia Seleksi dengan salah Satu Calon Kuat Kadisdik Kepri,” Ujarnya.
Ia juga mempertanyakan tentang salah Satu persyaratan Open Bidding kepada Plt. Kabid (Kepala Bidang) Mutasi di BKD Provinsi Kepulauan Riau.
“Pertanyaan kami kepada Plt. Kabid BKD Kepri yaitu jika persyaratan Open Bidding salah Satu Calon Kepala Dinas Kepri ada yang tidak memenuhi Persyaratan dari Administrasi apakah Gugur atau bisa di lanjutkan dan Plt. Kabid Mutasi mengatakan bahwa yang tidak memenuhi Satu persyaratan bisa langsung gugur dalam pencalonan,” Papar Adi menirukan bahasa kabid mutasi
Bukan hanya itu saja, adi juga mengatakan beberapa pertanyaan lagi kepada pihak BKD Provinsi Kepri tetapi masih ia dalami kembali apakah kuat masuk dalam unsur dugaan Mal Administrasi atau tidak
Bahkan dalam audiensi tersebut pihak dari BKD Provinsi Kepri membuka data terkait PP dan data salah satu calon Kepala Dinas Pendidikan yang diduga kuat melanggar aturan bahkan melanggar ketentuan penggunaan gelar.(Hs)
