Indeks

Lihat Berdasarkan Tanggal
Alih Fungsi Lahan Perparah Risiko Longsor di Bandung Barat, Pakar Desak Evaluasi Tata Ruang Jakarta – Alih fungsi lahan disebut memperberat risiko bencana longsor di wilayah Bandung Barat dalam beberapa waktu terakhir. Peristiwa longsor terjadi di kawasan lereng permukiman padat penduduk pada Sabtu, 24 Januari 2026, dan kembali menyoroti lemahnya pengelolaan tata guna lahan di daerah rawan bencana. Pakar lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Chandra Wahyupakar, menilai longsor dipicu oleh kombinasi berbagai faktor, mulai dari perubahan iklim, jenis tanah, kemiringan lereng, hingga kondisi vegetasi. Menurutnya, perubahan tata guna lahan berkontribusi besar terhadap menurunnya kekuatan tanah, sehingga ancaman longsor semakin meningkat. “Alih fungsi lahan ini akan memperparah. Yang awalnya banyak tanaman berakar kuat, jika diganti dengan tanaman berakar serabut atau tanaman pangan, cengkeraman tanah menjadi berkurang sehingga dampaknya semakin besar,” ujar Chandra dalam siaran RRI Pro 3, Senin, 26 Januari 2026. Ia menjelaskan, apabila suatu kawasan telah melewati ambang batas bahaya, relokasi warga menjadi satu-satunya langkah yang perlu dipertimbangkan secara serius. Chandra juga menekankan pentingnya peninjauan ulang data tata ruang, mengingat perubahan iklim serta berkurangnya tutupan vegetasi di wilayah rawan longsor. Selain itu, pembangunan dan penyediaan layanan publik dinilai tidak boleh berada di zona bahaya. Peta rawan bencana juga harus diperbarui secara berkala agar dapat menjadi acuan kebijakan yang akurat. Pemerintah daerah bersama masyarakat diminta bersikap tegas demi keselamatan bersama dalam pengelolaan kawasan rawan bencana secara berkelanjutan. Sementara itu, pakar longsor Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr. Imam Achmad Sadisun, menegaskan bahwa mitigasi kebencanaan memerlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga kemasyarakatan, media, hingga masyarakat luas. “Semua lini harus saling bahu-membahu meningkatkan kewaspadaan akan potensi terjadinya longsoran. Minimal mengetahui gejala-gejala awalnya, sehingga akan lebih waspada,” ujarnya. Ia menambahkan, peningkatan kapasitas masyarakat yang bermukim di kawasan rawan longsor perlu terus digalakkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana. (Fatimah Azzahra)
NASIONAL  

Alih Fungsi Lahan Perparah Risiko Longsor di Bandung Barat, Pakar Desak Evaluasi Tata Ruang Jakarta – Alih fungsi lahan disebut memperberat risiko bencana longsor di wilayah Bandung Barat dalam beberapa waktu terakhir. Peristiwa longsor terjadi di kawasan lereng permukiman padat penduduk pada Sabtu, 24 Januari 2026, dan kembali menyoroti lemahnya pengelolaan tata guna lahan di daerah rawan bencana. Pakar lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Chandra Wahyupakar, menilai longsor dipicu oleh kombinasi berbagai faktor, mulai dari perubahan iklim, jenis tanah, kemiringan lereng, hingga kondisi vegetasi. Menurutnya, perubahan tata guna lahan berkontribusi besar terhadap menurunnya kekuatan tanah, sehingga ancaman longsor semakin meningkat. “Alih fungsi lahan ini akan memperparah. Yang awalnya banyak tanaman berakar kuat, jika diganti dengan tanaman berakar serabut atau tanaman pangan, cengkeraman tanah menjadi berkurang sehingga dampaknya semakin besar,” ujar Chandra dalam siaran RRI Pro 3, Senin, 26 Januari 2026. Ia menjelaskan, apabila suatu kawasan telah melewati ambang batas bahaya, relokasi warga menjadi satu-satunya langkah yang perlu dipertimbangkan secara serius. Chandra juga menekankan pentingnya peninjauan ulang data tata ruang, mengingat perubahan iklim serta berkurangnya tutupan vegetasi di wilayah rawan longsor. Selain itu, pembangunan dan penyediaan layanan publik dinilai tidak boleh berada di zona bahaya. Peta rawan bencana juga harus diperbarui secara berkala agar dapat menjadi acuan kebijakan yang akurat. Pemerintah daerah bersama masyarakat diminta bersikap tegas demi keselamatan bersama dalam pengelolaan kawasan rawan bencana secara berkelanjutan. Sementara itu, pakar longsor Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr. Imam Achmad Sadisun, menegaskan bahwa mitigasi kebencanaan memerlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga kemasyarakatan, media, hingga masyarakat luas. “Semua lini harus saling bahu-membahu meningkatkan kewaspadaan akan potensi terjadinya longsoran. Minimal mengetahui gejala-gejala awalnya, sehingga akan lebih waspada,” ujarnya. Ia menambahkan, peningkatan kapasitas masyarakat yang bermukim di kawasan rawan longsor perlu terus digalakkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana. (Fatimah Azzahra)

Muhamad Ginanjar

DK-Jakarta – Alih fungsi lahan disebut memperberat risiko bencana longsor di wilayah Bandung Barat dalam…

Hampir 6 Ribu Penumpang Manfaatkan Pos Kesehatan LRT Jabodebek Sejak Awal Operasi Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat sebanyak 5.920 penumpang telah memanfaatkan layanan pos kesehatan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek sejak awal operasional hingga Kamis, 22 Januari 2026. Data tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan fasilitas kesehatan dalam mendukung kenyamanan dan keselamatan pengguna transportasi massal perkotaan. Keberadaan pos kesehatan dinilai menjadi bagian penting dari sistem layanan LRT Jabodebek, terutama bagi penumpang dengan mobilitas tinggi. Fasilitas medis ini membantu penanganan awal keluhan kesehatan agar penumpang tetap dapat melakukan perjalanan dengan aman. Manager of Public Relation LRT Jabodebek, Radhitya Mardika, memastikan bahwa layanan pos kesehatan tersedia di seluruh stasiun. Sebanyak 29 tenaga paramedis disiagakan untuk memberikan pertolongan pertama kepada penumpang yang membutuhkan. “Sejak awal operasional, tercatat 5.920 pengguna telah mendapatkan layanan kesehatan di pos kesehatan stasiun LRT Jabodebek. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran layanan pos kesehatan merupakan bagian dari pengalaman perjalanan yang tidak terpisahkan,” ujar Radhitya. Pos kesehatan LRT Jabodebek menangani berbagai keluhan ringan seperti sakit kepala, kelelahan, mual, hingga kondisi darurat awal. Setiap pos dilengkapi dengan obat-obatan dasar serta peralatan pemeriksaan medis standar guna menunjang penanganan cepat dan tepat. Penumpang yang mengalami gangguan kesehatan saat berada di dalam kereta dapat segera melapor kepada petugas. Selanjutnya, petugas akan mengarahkan penumpang ke pos kesehatan di stasiun terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. “Transportasi publik tidak hanya berfungsi mengantarkan pengguna ke tujuan, tetapi juga harus mampu memberikan rasa aman selama perjalanan, termasuk dari sisi kesehatan,” tambah Radhitya. Seluruh tenaga medis disiagakan selama jam operasional LRT Jabodebek. Selain itu, fasilitas pendukung seperti tandu dan kursi roda juga tersedia di setiap pos kesehatan untuk membantu penanganan penumpang berkebutuhan khusus. Salah satu pengguna jasa LRT Jabodebek, Yenti, mengapresiasi keberadaan ruang kesehatan di stasiun. Menurutnya, fasilitas tersebut sangat membantu, terutama bagi penumpang dengan kondisi rentan. “Saya pikir ruang kesehatan ini sangat baik untuk pelayanan penumpang LRT Jabodebek. Bagi yang membutuhkan pertolongan pertama, keadaan darurat, atau ibu hamil yang memerlukan bantuan, ruangan ini sangat dibutuhkan,” ujarnya. Operator LRT Jabodebek menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan berorientasi pada keselamatan penumpang, seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap angkutan massal modern di kawasan Jabodebek.
NASIONAL  

Hampir 6 Ribu Penumpang Manfaatkan Pos Kesehatan LRT Jabodebek Sejak Awal Operasi Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat sebanyak 5.920 penumpang telah memanfaatkan layanan pos kesehatan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek sejak awal operasional hingga Kamis, 22 Januari 2026. Data tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan fasilitas kesehatan dalam mendukung kenyamanan dan keselamatan pengguna transportasi massal perkotaan. Keberadaan pos kesehatan dinilai menjadi bagian penting dari sistem layanan LRT Jabodebek, terutama bagi penumpang dengan mobilitas tinggi. Fasilitas medis ini membantu penanganan awal keluhan kesehatan agar penumpang tetap dapat melakukan perjalanan dengan aman. Manager of Public Relation LRT Jabodebek, Radhitya Mardika, memastikan bahwa layanan pos kesehatan tersedia di seluruh stasiun. Sebanyak 29 tenaga paramedis disiagakan untuk memberikan pertolongan pertama kepada penumpang yang membutuhkan. “Sejak awal operasional, tercatat 5.920 pengguna telah mendapatkan layanan kesehatan di pos kesehatan stasiun LRT Jabodebek. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran layanan pos kesehatan merupakan bagian dari pengalaman perjalanan yang tidak terpisahkan,” ujar Radhitya. Pos kesehatan LRT Jabodebek menangani berbagai keluhan ringan seperti sakit kepala, kelelahan, mual, hingga kondisi darurat awal. Setiap pos dilengkapi dengan obat-obatan dasar serta peralatan pemeriksaan medis standar guna menunjang penanganan cepat dan tepat. Penumpang yang mengalami gangguan kesehatan saat berada di dalam kereta dapat segera melapor kepada petugas. Selanjutnya, petugas akan mengarahkan penumpang ke pos kesehatan di stasiun terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. “Transportasi publik tidak hanya berfungsi mengantarkan pengguna ke tujuan, tetapi juga harus mampu memberikan rasa aman selama perjalanan, termasuk dari sisi kesehatan,” tambah Radhitya. Seluruh tenaga medis disiagakan selama jam operasional LRT Jabodebek. Selain itu, fasilitas pendukung seperti tandu dan kursi roda juga tersedia di setiap pos kesehatan untuk membantu penanganan penumpang berkebutuhan khusus. Salah satu pengguna jasa LRT Jabodebek, Yenti, mengapresiasi keberadaan ruang kesehatan di stasiun. Menurutnya, fasilitas tersebut sangat membantu, terutama bagi penumpang dengan kondisi rentan. “Saya pikir ruang kesehatan ini sangat baik untuk pelayanan penumpang LRT Jabodebek. Bagi yang membutuhkan pertolongan pertama, keadaan darurat, atau ibu hamil yang memerlukan bantuan, ruangan ini sangat dibutuhkan,” ujarnya. Operator LRT Jabodebek menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan berorientasi pada keselamatan penumpang, seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap angkutan massal modern di kawasan Jabodebek.

Muhamad Ginanjar

DK-Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat sebanyak 5.920 penumpang telah memanfaatkan layanan pos…

Ukraina, Rusia, dan AS Lanjutkan Perundingan Damai Hari Kedua di Abu Dhabi Abu Dhabi – Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat melanjutkan perundingan langsung hari kedua di Abu Dhabi untuk membahas rencana perdamaian yang didorong Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna mengakhiri perang Ukraina–Rusia. Mengutip CNA, Sabtu, 24 Januari 2026, kontak langsung pertama antara perwakilan Ukraina dan Rusia terkait proposal perdamaian tersebut telah dimulai sehari sebelumnya. Kepala negosiator Ukraina, Rustem Umerov, menyatakan pembahasan difokuskan pada penetapan parameter penghentian perang serta arah lanjutan proses negosiasi. Namun, proses perundingan masih diwarnai perbedaan tajam, khususnya terkait rancangan awal yang diajukan Amerika Serikat. Draf pertama menuai kritik dari Kyiv dan sejumlah negara Eropa Barat karena dinilai terlalu menguntungkan Moskow. Sebaliknya, versi lanjutan proposal tersebut justru ditolak Rusia lantaran memuat usulan pengerahan pasukan penjaga perdamaian Eropa. Selain itu, persoalan wilayah Donbas di Ukraina timur masih menjadi isu krusial yang belum menemukan titik temu. Kedua pihak mengakui bahwa nasib wilayah tersebut menjadi kunci utama dalam upaya mengakhiri konflik. Perang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun itu menewaskan puluhan ribu orang, memaksa jutaan warga mengungsi, serta menghancurkan sebagian besar infrastruktur Ukraina. Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) menyebut perundingan ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendorong dialog dan menemukan solusi politik atas krisis Ukraina. Perundingan dijadwalkan berlangsung selama dua hari. Perundingan di Abu Dhabi berlangsung setelah Presiden Trump bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di sela World Economic Forum di Davos. Sebelumnya, utusan khusus AS Steve Witkoff juga mengadakan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin. Meski intensitas diplomasi meningkat, Moskow dan Kyiv masih menemui jalan buntu, terutama terkait isu wilayah. Rusia tetap menuntut Ukraina menarik pasukannya dari wilayah Donbas timur dan menyebut tuntutan tersebut sebagai syarat penting tercapainya kesepakatan damai. Ukraina menolak keras tuntutan tersebut dan menegaskan bahwa kedaulatan wilayah tidak dapat ditawar. Presiden Zelenskyy menyatakan harapannya agar keinginan mengakhiri perang tidak hanya datang dari Ukraina, tetapi juga dari pihak Rusia. Sementara itu, Presiden Trump menyatakan keyakinannya bahwa Putin dan Zelenskyy berada di ambang kesepakatan. Namun, Rusia menegaskan akan terus melanjutkan operasi militernya apabila upaya diplomatik tidak menghasilkan hasil yang diharapkan.
NASIONAL  

Ukraina, Rusia, dan AS Lanjutkan Perundingan Damai Hari Kedua di Abu Dhabi Abu Dhabi – Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat melanjutkan perundingan langsung hari kedua di Abu Dhabi untuk membahas rencana perdamaian yang didorong Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna mengakhiri perang Ukraina–Rusia. Mengutip CNA, Sabtu, 24 Januari 2026, kontak langsung pertama antara perwakilan Ukraina dan Rusia terkait proposal perdamaian tersebut telah dimulai sehari sebelumnya. Kepala negosiator Ukraina, Rustem Umerov, menyatakan pembahasan difokuskan pada penetapan parameter penghentian perang serta arah lanjutan proses negosiasi. Namun, proses perundingan masih diwarnai perbedaan tajam, khususnya terkait rancangan awal yang diajukan Amerika Serikat. Draf pertama menuai kritik dari Kyiv dan sejumlah negara Eropa Barat karena dinilai terlalu menguntungkan Moskow. Sebaliknya, versi lanjutan proposal tersebut justru ditolak Rusia lantaran memuat usulan pengerahan pasukan penjaga perdamaian Eropa. Selain itu, persoalan wilayah Donbas di Ukraina timur masih menjadi isu krusial yang belum menemukan titik temu. Kedua pihak mengakui bahwa nasib wilayah tersebut menjadi kunci utama dalam upaya mengakhiri konflik. Perang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun itu menewaskan puluhan ribu orang, memaksa jutaan warga mengungsi, serta menghancurkan sebagian besar infrastruktur Ukraina. Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) menyebut perundingan ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendorong dialog dan menemukan solusi politik atas krisis Ukraina. Perundingan dijadwalkan berlangsung selama dua hari. Perundingan di Abu Dhabi berlangsung setelah Presiden Trump bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di sela World Economic Forum di Davos. Sebelumnya, utusan khusus AS Steve Witkoff juga mengadakan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin. Meski intensitas diplomasi meningkat, Moskow dan Kyiv masih menemui jalan buntu, terutama terkait isu wilayah. Rusia tetap menuntut Ukraina menarik pasukannya dari wilayah Donbas timur dan menyebut tuntutan tersebut sebagai syarat penting tercapainya kesepakatan damai. Ukraina menolak keras tuntutan tersebut dan menegaskan bahwa kedaulatan wilayah tidak dapat ditawar. Presiden Zelenskyy menyatakan harapannya agar keinginan mengakhiri perang tidak hanya datang dari Ukraina, tetapi juga dari pihak Rusia. Sementara itu, Presiden Trump menyatakan keyakinannya bahwa Putin dan Zelenskyy berada di ambang kesepakatan. Namun, Rusia menegaskan akan terus melanjutkan operasi militernya apabila upaya diplomatik tidak menghasilkan hasil yang diharapkan.

Muhamad Ginanjar

DK-Abu Dhabi – Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat melanjutkan perundingan langsung hari kedua di Abu…

Menteri PU Janji Tuntaskan Banjir Sukamekar Bekasi Lewat Pelebaran Kali CBL Kabupaten Bekasi – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berjanji menuntaskan persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Desa Sukamekar, Kabupaten Bekasi. Pemerintah pusat akan mengupayakan solusi maksimal agar bencana banjir tahunan akibat luapan air tersebut tidak kembali terulang di masa mendatang. Komitmen tersebut disampaikan Dody saat meninjau langsung lokasi banjir pada Sabtu, 24 Januari 2026. Dalam kunjungannya, ia menegaskan pentingnya langkah terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh. Dody menyampaikan rencananya untuk segera berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja. Koordinasi tersebut akan difokuskan pada pembahasan teknis penanganan banjir, khususnya rencana pelebaran aliran Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL). Menurut Dody, pelebaran Kali CBL menjadi solusi paling krusial dalam mengatasi banjir yang rutin merendam kawasan permukiman warga Bekasi. Namun demikian, proyek tersebut memerlukan proses pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai yang berada di sekitar wilayah terdampak. “Menteri PU tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada koordinasi dengan Pak Gubernur dan Pak Bupati karena menyangkut pembebasan lahan. Karena itu nanti saya akan bertemu dengan mereka,” ujar Dody. Sementara itu, warga terdampak banjir mendesak pemerintah agar segera menghadirkan solusi permanen. Salah satu warga Perumahan Nebraska, Irham Anugrah, berharap pemerintah daerah dan pengembang perumahan dapat bersinergi untuk menyelesaikan persoalan banjir yang sudah berlangsung bertahun-tahun. “Tolong kami sebagai warga sangat membutuhkan solusi nyata, baik dari pengembang maupun pemerintah daerah, agar kami tidak lagi mengalami banjir setiap tahun,” kata Irham. Banjir di Desa Sukamekar tercatat mulai terjadi sejak Jumat, 23 Januari 2026. Sejumlah kawasan permukiman terdampak, di antaranya Perumahan Nebraska, Green Lavender, dan Sukamekar Regency. Ketinggian air bervariasi, mulai dari setinggi paha hingga mencapai leher orang dewasa. Kondisi tersebut memaksa sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman, baik ke pos pengungsian sementara maupun ke rumah kerabat. Pemerintah bersama relawan telah mulai mendistribusikan bantuan logistik kepada warga terdampak untuk memenuhi kebutuhan pokok selama masa pengungsian. Pemerintah berharap penanganan jangka panjang dapat segera direalisasikan agar banjir tidak lagi menjadi ancaman tahunan bagi warga Bekasi.
NASIONAL  

Menteri PU Janji Tuntaskan Banjir Sukamekar Bekasi Lewat Pelebaran Kali CBL Kabupaten Bekasi – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berjanji menuntaskan persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Desa Sukamekar, Kabupaten Bekasi. Pemerintah pusat akan mengupayakan solusi maksimal agar bencana banjir tahunan akibat luapan air tersebut tidak kembali terulang di masa mendatang. Komitmen tersebut disampaikan Dody saat meninjau langsung lokasi banjir pada Sabtu, 24 Januari 2026. Dalam kunjungannya, ia menegaskan pentingnya langkah terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh. Dody menyampaikan rencananya untuk segera berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja. Koordinasi tersebut akan difokuskan pada pembahasan teknis penanganan banjir, khususnya rencana pelebaran aliran Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL). Menurut Dody, pelebaran Kali CBL menjadi solusi paling krusial dalam mengatasi banjir yang rutin merendam kawasan permukiman warga Bekasi. Namun demikian, proyek tersebut memerlukan proses pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai yang berada di sekitar wilayah terdampak. “Menteri PU tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada koordinasi dengan Pak Gubernur dan Pak Bupati karena menyangkut pembebasan lahan. Karena itu nanti saya akan bertemu dengan mereka,” ujar Dody. Sementara itu, warga terdampak banjir mendesak pemerintah agar segera menghadirkan solusi permanen. Salah satu warga Perumahan Nebraska, Irham Anugrah, berharap pemerintah daerah dan pengembang perumahan dapat bersinergi untuk menyelesaikan persoalan banjir yang sudah berlangsung bertahun-tahun. “Tolong kami sebagai warga sangat membutuhkan solusi nyata, baik dari pengembang maupun pemerintah daerah, agar kami tidak lagi mengalami banjir setiap tahun,” kata Irham. Banjir di Desa Sukamekar tercatat mulai terjadi sejak Jumat, 23 Januari 2026. Sejumlah kawasan permukiman terdampak, di antaranya Perumahan Nebraska, Green Lavender, dan Sukamekar Regency. Ketinggian air bervariasi, mulai dari setinggi paha hingga mencapai leher orang dewasa. Kondisi tersebut memaksa sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman, baik ke pos pengungsian sementara maupun ke rumah kerabat. Pemerintah bersama relawan telah mulai mendistribusikan bantuan logistik kepada warga terdampak untuk memenuhi kebutuhan pokok selama masa pengungsian. Pemerintah berharap penanganan jangka panjang dapat segera direalisasikan agar banjir tidak lagi menjadi ancaman tahunan bagi warga Bekasi.

Muhamad Ginanjar

DK-Kabupaten Bekasi – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berjanji menuntaskan persoalan banjir yang kerap…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.