DK-Tanjungpinang Badan Pengusahaan (BP) Tanjungpinang bersama Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tanjungpinang mengecek status perizinan perusahaan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ) Tanjungpinang. Kedua instansi mencocokkan data administrasi perusahaan dengan informasi perizinan yang tercatat dalam sistem Online Single Submission (OSS).
Kepala BP Tanjungpinang Cokky Wijaya Saputra meminta perusahaan menyampaikan secara terbuka jenis usaha yang mereka jalankan serta perkembangannya. Menurut Cokky, informasi itu membantu BP Tanjungpinang memantau apakah kegiatan perusahaan di kawasan FTZ sudah sesuai dengan izin yang dimiliki.
Pengecekan data berlangsung dalam pertemuan koordinasi di Kantor BP Tanjungpinang. Selain memeriksa data perizinan di OSS, kedua instansi membahas layanan sertifikasi bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Sertifikasi bagi pelaku usaha perikanan
Kepala BPPMHKP Tanjungpinang Jonison Petrus menyoroti pentingnya pemahaman pelaku usaha terhadap syarat dan tahapan pengajuan sertifikat. Salah satu layanan yang dibahas ialah pengajuan sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) bagi pelaku usaha budi daya ikan.
Menurut Jonison, pelaku usaha perlu mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi sejak awal agar pengajuan sertifikat berjalan sesuai prosedur.
Dalam pertemuan itu, BP Tanjungpinang dan BPPMHKP Tanjungpinang juga membahas kaitan antara pengawasan kegiatan perusahaan, pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan, serta administrasi penerimaan negara.














