DK-Sawahlunto (Sumbar) – Pemerintah Kota Sawahlunto mengambil langkah tegas untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sawahlunto, Pemko menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, di Hotel Parai City Garden, Rabu (18/11/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Kejaksaan Negeri Sawahlunto, kepala perangkat daerah, camat, lurah, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
Wali Kota Riyanda Putra menegaskan, pencegahan korupsi harus dimulai dari pemahaman hukum yang benar, bukan setelah terjadi pelanggaran. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta tidak ragu untuk berkonsultasi dan meminta pendampingan hukum sebelum mengambil kebijakan.
“Jangan sampai ada kebijakan yang diambil tanpa dasar hukum yang jelas. Melalui kerja sama ini, kita ingin memastikan seluruh perangkat daerah memiliki pendampingan dan dasar hukum yang kuat dalam setiap pengambilan kebijakan maupun pelayanan publik,” ujar Riyanda Putra.
Ia menambahkan, Pemko Sawahlunto berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, integritas aparatur adalah kunci utama agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus terjaga.
Melalui PKS Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini, Kejaksaan Negeri Sawahlunto akan memberikan pendampingan hukum kepada Pemko Sawahlunto, mulai dari bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lainnya, termasuk dalam penyelesaian persoalan aset, perjanjian, dan kebijakan daerah.
Sementara itu, sosialisasi tindak pidana korupsi menjadi bekal penting bagi aparatur untuk mengenali bentuk-bentuk gratifikasi, konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan risiko hukum dalam pengelolaan anggaran.
Pemerintah Kota Sawahlunto berharap, dengan sinergi ini, seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan bebas dari potensi pelanggaran hukum.
“Kita ingin Sawahlunto menjadi contoh pemerintahan yang bersih dan taat hukum, yang melayani masyarakat dengan jujur dan profesional,” tutup Riyanda Putra.














