Gubernur Ansar Instruksikan Penanganan Cepat Hambatan Tujuh Program Presiden di Daerah
DK-TANJUNGPINANG — Pemprov Kepri melaporkan pelayanan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah mencapai 671.065 orang. Namun, masih ada kendala pencatatan yang membuat sebagian data pemeriksaan belum masuk dalam capaian resmi daerah.
Kepala Dinas Kesehatan Kepri Yosei Susanti menyampaikan perkembangan tersebut dalam rapat koordinasi Pemprov Kepri bersama pemerintah kabupaten/kota di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (16/11/2026).
Rapat dipimpin Gubernur Kepri Ansar Ahmad untuk mengevaluasi pelaksanaan tujuh program strategis nasional Presiden, termasuk Cek Kesehatan Gratis.
Yosei menjelaskan bahwa target pelayanan CKG ditetapkan sebesar 46 persen atau sebanyak 1.034.071 orang. Dari target tersebut, pelayanan yang tercatat telah menjangkau 671.065 orang.
Untuk pelaksanaan CKG di lingkungan sekolah, capaiannya mencapai 57,4 persen. Kabupaten Bintan tercatat memiliki capaian tertinggi, yakni 84,4 persen.
Di tengah perkembangan pelayanan tersebut, masih ditemukan kendala teknis pada aplikasi pusat. Sekitar 58 ribu data pemeriksaan di puskesmas telah dimasukkan, tetapi belum muncul pada dashboard.
Akibatnya, data tersebut belum terhitung sebagai capaian resmi Provinsi Kepri. Persoalan pencatatan ini menjadi salah satu kendala yang disampaikan dalam evaluasi program.
Gubernur Ansar meminta seluruh OPD mendata masalah yang ditemukan selama pelaksanaan program. Pendataan diperlukan agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat menentukan langkah penyelesaian yang sesuai.
“Kalau sudah kita inventarisasi persoalannya, nanti saya pelajari bahannya. Kita bisa bersama-sama dengan para bupati dan wali kota datang ke pemerintah pusat untuk membicarakan berbagai persoalan tersebut. Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan di daerah dan membutuhkan penyelesaian dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Ansar menegaskan bahwa pelaksanaan program pemerintah pusat perlu mendapat dukungan dari seluruh pemerintah daerah. Dukungan itu mencakup kegiatan utama maupun langkah pendukung agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, para kepala daerah dan perwakilannya juga menyampaikan perkembangan program di wilayah masing-masing. Laporan itu menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki pelayanan dan mengatasi kendala pelaksanaan program prioritas Presiden.














