BINTAN  

Bupati Robby Lantik Pejabat Administrator dan Fungsional Baru

Bupati
Bupati Bintan Lantik Pejabat (dok: RRI)

DK-Bintan-Pemerintah Kabupaten Bintan melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap satu orang pejabat administrator dan 18 pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Bintan. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Bintan, Roby Kurniawan, di Aula Kantor Bupati Bintan, Jumat (15/8/2025).

Dalam keterangannya, Bupati Roby menjelaskan bahwa pelantikan kali ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian struktural, terutama bagi pejabat fungsional yang mengalami perubahan nomenklatur jabatan. Serta mengisi kekosongan jabatan penting yang sudah lama belum terisi, termasuk pada posisi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bintan.

“Jadi hari ini kita melantik satu pejabat administrator, kemudian 18 pejabat fungsional. Untuk fungsional ini memang ada perubahan nama jabatan yang mewajibkan pelantikan,” kata Roby Kurniawan.

Ia menekankan pentingnya pengisian jabatan direktur RSUD yang telah cukup lama kosong. Mengingat sektor kesehatan merupakan layanan dasar yang harus terus berjalan optimal tanpa hambatan.

“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan utama masyarakat. Maka tidak boleh berlama-lama mengosongkan jabatan penting di rumah sakit,” ujarnya.

Khusus kepada Direktur RSUD Bintan yang baru saja dilantik, Bupati Roby berharap mampu membawa perubahan signifikan dalam sistem pelayanan. Ia menekankan pentingnya peningkatan mutu layanan, efektivitas manajemen rumah sakit, serta penanganan berbagai kendala yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

“Kita berharap Direktur yang baru bisa meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki sistem secara menyeluruh, termasuk soal ketersediaan obat dan kebutuhan dasar lainnya. Jangan sampai masalah-masalah lama terus terulang,” ucapnya.

Selain itu, Roby juga menanggapi keluhan masyarakat terkait kurangnya kehadiran petugas BPJS di RSUD. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada direktur baru untuk menata sistem pelayanan. Termasuk menyiapkan pola kerja sama yang tepat agar kebutuhan masyarakat peserta BPJS dapat dilayani secara maksimal.

“Nanti pola pengaturannya seperti apa, akan diserahkan kepada Direktur. Yang jelas, apapun yang bisa dimaksimalkan, harus kita maksimalkan,” katanya, mengakhiri.

Penulis: Herman/RRIEditor: Agus