DK-Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah telah menerima surat pengunduran diri tiga pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Prasetyo menilai pengisian posisi kosong akan langsung dilakukan setelah proses administrasi pemberhentian selesai secara resmi.

Pemerintah akan segera menetapkan nama baru untuk diajukan kepada DPR guna menjalani uji kelayakan. Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas otoritas pengawas keuangan tetap terjaga di tengah gejolak pasar.

“Sesuai dengan mekanisme hasil rapat dewan komisioner tadi kirim surat ke presiden, kami akan segera proses untuk penetapan pengunduran diri dari yang bersangkutan tiga orang. Setelah itu kita ikuti mekanisme proses untuk lakukan pengisian terhadap jabatan yang ditinggalkan,” ujar Prasetyo di Wisma Danantara Jakarta, Sabtu, 31 Januari 2026.

Prasetyo menegaskan bahwa kandidat pengganti merupakan sosok baru yang akan memimpin institusi pengawas tersebut. Saat ini pihak istana belum mengumumkan secara resmi daftar nama calon pimpinan tetap tersebut.

“Belum. Untuk mengisi kan nanti orang baru yang tiga itu,” ujar Prasetyo singkat kepada awak media.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjamin tidak ada kekosongan kepemimpinan dalam sistem pengawasan pasar modal. Airlangga menegaskan bahwa pejabat pelaksana tugas telah ditunjuk agar aktivitas perdagangan berjalan dengan normal.

“Kemudian tidak ada kekosongan kepemimpinan atau dalam pengawasan keuangan ataupun pasar modal. Pejabat pelaksana tugas itu akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan,” ujar Airlangga.

Struktur internal OJK kini menempatkan Friderica Widyasari Dewi sebagai pengganti sementara Ketua serta Wakil Ketua. Hasan Fawzi juga resmi mengemban amanah sebagai pelaksana tugas Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Tiga pejabat yang mundur adalah Mahendra Siregar, Mirza Adityaswara, dan Inarno Djajadi dari jabatan strategis. Keputusan mundur ini terjadi secara mendadak setelah kondisi bursa saham mengalami penurunan yang signifikan.

Mensos Serahkan Santunan kepada Ahli Waris Korban Banjir di Deli Serdang

Harga Daging Ayam Ras Mulai Turun di Akhir Januari 2026, BPS Catat Disparitas Masih Tinggi

Uni Eropa Ajak SDM Indonesia Manfaatkan Program Riset dan Inovasi Global

Pemerintah Percepat Pemulihan Pascabencana di Sumatra, 99 Ruas Jalan dan 33 Jembatan Kembali Fungsional

DPR Setujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI

Kemkomdigi Luncurkan Program SEMANTIK untuk Cegah Kejahatan Digital Kartu Seluler Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meluncurkan program Senyum, Nyaman dengan Biometrik (SEMANTIK) sebagai upaya meminimalisir kejahatan digital, khususnya penyalahgunaan data masyarakat dalam registrasi kartu seluler. Program SEMANTIK diluncurkan seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 7 Tahun 2026, yang mewajibkan seluruh operator seluler menerapkan teknologi rekam biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition) dalam proses pendaftaran kartu seluler. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat keamanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi bagi masyarakat. “Pedoman baru untuk penyelenggaraan seluler dengan registrasi pelanggan berbasis biometrik atau pengenalan wajah. Jadi tidak hanya untuk keamanan, tapi juga untuk penguatan layanan telekomunikasi bagi para konsumen,” kata Meutya saat peluncuran di kawasan Sarinah, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Meutya menuturkan, sistem registrasi kartu seluler berbasis biometrik sejatinya telah diterapkan sejak 2014. Namun, Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026 diterbitkan sebagai pembaruan seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. “Ini pernah dilakukan sebelumnya yaitu tahun 2014, jadi sudah cukup lama. Komdigi merasa perlu melakukan pembaruan dari aturan yang memang sudah lama, terutama terkait kemajuan digital yang sangat cepat,” ujarnya. Ia menegaskan, program SEMANTIK merupakan langkah serius pemerintah dalam menekan berbagai bentuk kejahatan digital yang kerap memanfaatkan kelemahan validasi data kartu seluler. Sejumlah kejahatan digital yang kerap terjadi antara lain penipuan daring, spam call, spoofing, dan smishing. Selain itu, terdapat pula kejahatan seperti SIM swap fraud, social engineering, hingga penyalahgunaan kode OTP. “Sebagian besar ancaman yang kita hadapi berangkat dari satu persoalan yang sama, yaitu anonimitas melalui penggunaan nomor seluler yang tidak tervalidasi secara kuat. Komitmen kita adalah menghadirkan layanan yang ramah, aman, dan bertanggung jawab,” tutur Meutya.