Beranda NASIONAL Mensos Serahkan Santunan kepada Ahli Waris Korban Banjir di Deli Serdang

NASIONAL

Mensos Serahkan Santunan kepada Ahli Waris Korban Banjir di Deli Serdang

Mensos Serahkan Santunan kepada Ahli Waris Korban Banjir di Deli Serdang Deli Serdang – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyerahkan santunan kepada ahli waris korban banjir di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Santunan diberikan secara simbolik kepada 11 ahli waris korban meninggal dunia dalam rangkaian Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat, Sabtu (31/1/2026). Mensos menyampaikan bahwa masing-masing ahli waris korban meninggal dunia menerima santunan sebesar Rp15 juta. Selain itu, korban luka berat juga mendapatkan santunan senilai Rp5 juta per orang. “Ini merupakan bagian dari skema bantuan pemerintah pascabencana, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar negara hadir dan memastikan korban serta keluarganya mendapat perlindungan sosial,” ujar Saifullah Yusuf dalam rilis resmi Kementerian Sosial. Ia menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap, mulai dari masa tanggap darurat hingga fase pemulihan. Pemerintah memastikan bantuan tepat sasaran melalui mekanisme pendataan dan verifikasi berlapis. Sebelumnya, Kementerian Sosial juga telah menyalurkan santunan kepada lebih dari 200 ahli waris korban banjir di Aceh Utara, setelah penetapan ahli waris dilakukan oleh kepala daerah setempat. Memasuki fase pascakedaruratan, Kemensos menyiapkan sejumlah bantuan lanjutan bagi keluarga terdampak banjir. Bantuan tersebut meliputi bantuan isian rumah sebesar Rp3 juta per keluarga bagi rumah yang mengalami kerusakan berat dan sedang. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi senilai Rp5 juta per keluarga untuk membantu pemulihan mata pencaharian. Kemensos turut memberikan jaminan hidup sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan, disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Mensos menegaskan, seluruh bantuan disalurkan berdasarkan data dari BNPB, yang kemudian ditetapkan oleh kepala daerah dan diverifikasi oleh Forkopimda, serta direkomendasikan oleh pemerintah provinsi. Verifikasi lanjutan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Dukcapil. Penyaluran bantuan dilakukan melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. “Penanganan bencana adalah kerja lintas sektor. Kita bersinergi dengan BNPB, kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, BUMN, serta pemerintah daerah agar bantuan cepat dan tepat sasaran,” tegas Saifullah Yusuf.

herman syah

01/02/2026

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan secara simbolik santunan kepada 11 ahli waris korban meninggal dunia akibat banjir di Sumatera Utara. Penyerahan dilakukan di sela kegiatan Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Deli Serdang, Sabtu 31 Januari 2026. (dok : Tangkapan Layar).

DK-Deli Serdang – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyerahkan santunan kepada ahli waris korban banjir di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Santunan diberikan secara simbolik kepada 11 ahli waris korban meninggal dunia dalam rangkaian Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat, Sabtu (31/1/2026).

Mensos menyampaikan bahwa masing-masing ahli waris korban meninggal dunia menerima santunan sebesar Rp15 juta. Selain itu, korban luka berat juga mendapatkan santunan senilai Rp5 juta per orang.

“Ini merupakan bagian dari skema bantuan pemerintah pascabencana, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar negara hadir dan memastikan korban serta keluarganya mendapat perlindungan sosial,” ujar Saifullah Yusuf dalam rilis resmi Kementerian Sosial.

Ia menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap, mulai dari masa tanggap darurat hingga fase pemulihan. Pemerintah memastikan bantuan tepat sasaran melalui mekanisme pendataan dan verifikasi berlapis.

Sebelumnya, Kementerian Sosial juga telah menyalurkan santunan kepada lebih dari 200 ahli waris korban banjir di Aceh Utara, setelah penetapan ahli waris dilakukan oleh kepala daerah setempat.

Memasuki fase pascakedaruratan, Kemensos menyiapkan sejumlah bantuan lanjutan bagi keluarga terdampak banjir. Bantuan tersebut meliputi bantuan isian rumah sebesar Rp3 juta per keluarga bagi rumah yang mengalami kerusakan berat dan sedang.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi senilai Rp5 juta per keluarga untuk membantu pemulihan mata pencaharian. Kemensos turut memberikan jaminan hidup sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan, disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga.

Mensos menegaskan, seluruh bantuan disalurkan berdasarkan data dari BNPB, yang kemudian ditetapkan oleh kepala daerah dan diverifikasi oleh Forkopimda, serta direkomendasikan oleh pemerintah provinsi. Verifikasi lanjutan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Dukcapil.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.

“Penanganan bencana adalah kerja lintas sektor. Kita bersinergi dengan BNPB, kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, BUMN, serta pemerintah daerah agar bantuan cepat dan tepat sasaran,” tegas Saifullah Yusuf.

Pemerintah Segera Proses Pengisian Jabatan Pimpinan OJK

Harga Daging Ayam Ras Mulai Turun di Akhir Januari 2026, BPS Catat Disparitas Masih Tinggi

Uni Eropa Ajak SDM Indonesia Manfaatkan Program Riset dan Inovasi Global

Pemerintah Percepat Pemulihan Pascabencana di Sumatra, 99 Ruas Jalan dan 33 Jembatan Kembali Fungsional

DPR Setujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI

Kemkomdigi Luncurkan Program SEMANTIK untuk Cegah Kejahatan Digital Kartu Seluler Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meluncurkan program Senyum, Nyaman dengan Biometrik (SEMANTIK) sebagai upaya meminimalisir kejahatan digital, khususnya penyalahgunaan data masyarakat dalam registrasi kartu seluler. Program SEMANTIK diluncurkan seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 7 Tahun 2026, yang mewajibkan seluruh operator seluler menerapkan teknologi rekam biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition) dalam proses pendaftaran kartu seluler. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat keamanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi bagi masyarakat. “Pedoman baru untuk penyelenggaraan seluler dengan registrasi pelanggan berbasis biometrik atau pengenalan wajah. Jadi tidak hanya untuk keamanan, tapi juga untuk penguatan layanan telekomunikasi bagi para konsumen,” kata Meutya saat peluncuran di kawasan Sarinah, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Meutya menuturkan, sistem registrasi kartu seluler berbasis biometrik sejatinya telah diterapkan sejak 2014. Namun, Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026 diterbitkan sebagai pembaruan seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. “Ini pernah dilakukan sebelumnya yaitu tahun 2014, jadi sudah cukup lama. Komdigi merasa perlu melakukan pembaruan dari aturan yang memang sudah lama, terutama terkait kemajuan digital yang sangat cepat,” ujarnya. Ia menegaskan, program SEMANTIK merupakan langkah serius pemerintah dalam menekan berbagai bentuk kejahatan digital yang kerap memanfaatkan kelemahan validasi data kartu seluler. Sejumlah kejahatan digital yang kerap terjadi antara lain penipuan daring, spam call, spoofing, dan smishing. Selain itu, terdapat pula kejahatan seperti SIM swap fraud, social engineering, hingga penyalahgunaan kode OTP. “Sebagian besar ancaman yang kita hadapi berangkat dari satu persoalan yang sama, yaitu anonimitas melalui penggunaan nomor seluler yang tidak tervalidasi secara kuat. Komitmen kita adalah menghadirkan layanan yang ramah, aman, dan bertanggung jawab,” tutur Meutya.

Komentar