DPR RI Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Kepri

Komisi IX DPR RI di Dampingi Wakil Gubernur Kepulauan Riau Bapak Nyanyang Haris Pratamura Meninjau Dapur MBG
Komisi IX DPR RI di Dampingi Wakil Gubernur Kepulauan Riau Bapak Nyanyang Haris Pratamura Meninjau Dapur MBG (dok : Tangkapan Layar)

DK-Batam, Kepulauan Riau – Komisi IX DPR RI melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Riau dengan meninjau langsung Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Kota Batam, Jumat (19/9).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah fasilitas yang belum sesuai standar dalam pelaksanaan program tersebut.

“Kami melihat masih ada ruang masak yang belum memenuhi standar kelayakan. Ketersediaan genset saat listrik padam juga belum memadai, dan aspek keamanan dapur masih harus ditingkatkan,” kata Nihayatul.


Perbedaan Data Jumlah Dapur

Nihayatul menambahkan, terdapat perbedaan data jumlah dapur MBG antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Pemerintah Provinsi Kepri. Menurut BGN, jumlah dapur yang dibutuhkan sebanyak 264 unit, sementara Pemprov Kepri mencatat hanya 253 unit.

“Ini selisih yang cukup besar, karena satu dapur bisa melayani sekitar 3.000 orang. Jadi harus ada kejelasan data,” ujarnya.


Pertanyaan soal Efektivitas

Lebih lanjut, Nihayatul menyoroti efektivitas program MBG dalam menurunkan angka stunting. Ia menilai pemberian makanan bergizi yang hanya dua kali seminggu belum cukup berdampak.

“Untuk hari-hari lainnya, makanan yang diberikan sering berupa makanan instan. Hal ini perlu evaluasi lebih lanjut. Selain itu, masih ada daerah dengan prevalensi stunting tinggi yang belum mendapat alokasi program,” tegasnya.


Komitmen Pemprov Kepri

Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, yang turut mendampingi kunjungan tersebut, menyampaikan bahwa Pemprov Kepri menanggapi serius masukan dari DPR RI.

“Saat ini sudah ada 63 dapur MBG yang beroperasi, sementara 103 dapur lainnya sedang dalam tahap persiapan. Pemprov juga memprioritaskan APBD untuk penguatan infrastruktur dapur gizi, serta membentuk Satgas MBG di setiap daerah,” ujar Nyanyang.


Harapan ke Depan

Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program MBG di Kepulauan Riau agar lebih tepat sasaran, efektif menekan angka stunting, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat.