DK-Batam Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan melakukan pemangkasan signifikan pada anggaran perjalanan dinas, yang diproyeksikan mencapai 50%, dalam rangka upaya efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 yang menggarisbawahi pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih hati-hati dan berfokus pada kebutuhan prioritas. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam pernyataannya pada Senin (10/2/2025), menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Pemko Batam untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan mengurangi pengeluaran yang dianggap kurang produktif.
Lebih lanjut, Amsakar menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran perjalanan dinas merupakan salah satu langkah utama dalam efisiensi belanja daerah. Selain itu, Pemko Batam juga akan meninjau dengan seksama penggunaan anggaran lainnya yang seringkali dianggap tidak terlalu mendesak, seperti anggaran untuk konsumsi rapat dan pembelian alat tulis kantor. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan publik, terutama dalam bidang yang lebih langsung berdampak pada masyarakat. Amsakar menekankan pentingnya transparansi dalam proses pelaporan anggaran, khususnya dalam penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Batam.
Di luar kebijakan efisiensi anggaran ini, Amsakar juga menyampaikan bahwa Pemko Batam masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Ia mengakui bahwa meskipun program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, pelaksanaannya belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan harapan. Pemko Batam akan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas program MBG agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kesejahteraan warganya.
