Herman: Anak Muda Harus Diedukasi Melalui Hal-hal Kreatif
Tanjungpinang – Perubahan zaman yang membuat berubahnya struktur keadaan demografi di Indonesia.menjadi sedikit berbeda pada konstestasi-kontestasi politik sebelumnya. kontestasi politik sebelumnya anak millennial kurang dilirik dalam perpolitikan tanah air karena jumlah penduduk millennial yang belum signifikan. Akan tetapi seiring dengan semakin bertambahnya bonus demografi Indonesia membuat generasi millennial menjadi radar para peraup suara ditanah air. Berkaca kepada pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tahun 2019, peran serta generasi milenial dalam hal persentase jumlah pemilih cukup besar. karena lebih dari 40% pemilih pemilu serentak tahun 2019 adalah golongan generasi milenial. Diperkirakan pada pilkada serentak 2020 jumlah pemilih millennial berkisar mendekati 50%, bahkan prediksinya ditahun 2024 dominasi pemilih millenial di Indonesia berkisar 60,70%. Hal ini membuat millennial menjadi pemilih dominan dalam pemilu tanah air.
Generasi milenial menjadi bahasan politik yang sering diperbincangkan, Generasi milenial adalah kelompok anak muda yang pemikirannya sangat kritis terhadap suatu hal yang terjadi di lingkungannya, baik itu menyangkut gaya hidup, masalah sosial dan juga masalah politik. Namun dalam hal politik sebagian besar generasi milenial masih beranggapan bahwa politik itu adalah satu hal yang kotor dan menjijikkan, karena dalam berpolitik jarang terlihat cara berpolitik yang bijak dan sarat manipulasi dan korupsi. Pemahaman seperti ini membuat generasi milenail tidak mempunyai literasi yang baik tentang politik, terutama yang berkaitan dengan hak suara.. Secara umum pandangan generasi muda milenial terhadap politik itu menggambarkan sesuatu hal yang negatif., yang berisi tentang perebutan kekuasaan yang hanya memikirkan keuntungan pribadi dibanding memikirkan kepentingan khalayak masyarakat. Image yang tidak baik itu menyebabkan sebagian besar generasi milenial menutup mata dan telinga terhadap politik.
Untuk mengantisipasi pemikiran generasi milenial yang berasumsi politik itu kotor dan menjijikkan sangat dibutuhkan pendidikan politik bagi generasi milenial. Pendidikan politik bagi generasi milenial menjadi sangat penting dalam rangka transfer pengetahuan politik dan penanaman nilai – nilai pengetahuan politik agar generasi muda milenial bisa menjadi warga negara yang baik yang melek politik . Pengetahuan ini sangat penting bagi generasi milenial untuk mengetahui hak – hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kedepan sebagai salah satu generasi millennial yang mewarnai perpolitikan tanah air saya akan mengedukasi anak-anak millennial terutama melalui konten-konten kreatif yang saya buat di media social yang saya miliki seperti Instagram, whatsapp, facebook, tiktok, telegram bahkan website media online saya agar pikiran generasi millennial seumuran saya pikirannya tercerahkan untuk terlibat dalam pesta demokrasi yang digelar. dengan kita terlibat dalam pesta demokrasi yang digelar maka kita akan ikut menentukan arah bangsa ini dan mendudukkan orang-orang yang tepat dalam pemerintahan direpublik ini. Selain itu perlunya kita membuat kegiatan-kegiatan yang perlu disesuaikan dengan perilaku millennial saat ini seperti ngopi bersama anak-anak millennial dan membuat event-event perlombaan terkait pilkada seperti membuat konten tiktok, vlog dan lainnya. .
Untuk itu anak millenial harus terus didorong menjadi pengawas partisipatif terutama pada pilkada 2020 ini, karena anak millenial harus menjadi pilot project bagi masyarakat disekitar lingkungannya. Oleh karena itu jika terdapat pelanggaran secara sistematis, terstruktur sistematis dan massif dalam perhelatan pilkada, anak millenial harus menjadi motor penggerak dalam menciptakan pilkada berkualitas, seperti mempelajari, memahami dan melaporkan bentuk-bentuk pelanggaran kampanye dalam pilkada. Seperti pelanggaran yang marak terjadi mulai dari netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diragukan karena banyaknya PNS yang tertangkap menggunakan pakaian dinas saat mengampanyekan pasangan calon tertentu sampai yang paling mirisnya lagi mereka menggunakan fasilitas negara saat berkampanye seperti memakai kendaraan dinas, protokoler dinas, asset negara dan lainnya. Selain itu pelanggaran yang masih terlihat massif dilakukan yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala daerah karena masih maraknya kepala daerah yang masih tertangkap mengkampanyekan pasangan calon kepala daerah tanpa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan menggunakan APBD (Duit Rakyat) dalam mengkampanyekan pasangan calon kepala daerah. Selain itu masih ada contoh lain yang paling sering kita jumpai namun jarang Nurani kita bergerak untuk melaporkannya seperti maraknya Alat Peraga Kampanye (APK) seperti umbul-umbul, spanduk dan baliho liar milik pasangan calon tertentu bahkan APK tersebut terpampang rapi didepan rumah ibadah dan kantor instansi pemerintahan. Kemudian maraknya politik uang yang selalu lolos dari apparat pengawas pemilu. Hal ini membuat perlunya memperbanyak pengawas partisipatif dari kalangan millenial agar semakin banyak mata yang mengerti dalam melakukan pengawasan pilkada serta paham dalam menyaksikan, melihat dan mendengarkan atas pelanggaran pilkada dan pemilu yang kerap kali terjadi.
Untuk itu sebagai pewaris dan pelurus bangsa, cara-cara kotor dalam pilkada maupun pemilu merupakan bagian yang harus ditangkis anak millenial dalam berdemokrasi dan ikut memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sekitar, karena anak millenial merupakan generasi harapan bangsa agar terciptanya pemilu yang berkualitas yang membuat kita semua merasa terwakili atas pesta demokrasi yang kita lakukan. Sehingga kita bisa mendapatkan pemimpin daerah berkompeten, bermartabat, dan berintegritas. (Hermansyah)
