DK – Batam – Menanggapi kemelut pembagian insentif RT/RW yang belakangan terakhir terjadi di Kota Batam yang dilakukan oleh Kepala Daerah di Kepulauan Riau ditanggapi oleh salah satu Wakil Rakyat di Kepri.
Sirajudin Nur, Anggota Komisi IV DPRD Kepulauan Riau meminta Praktek Politik Karitatif perlu diubah ke arah Politik Produktif.
Ia menilai Praktek politik karitatif hanya melahirkan sindrom ketergantungan bagi rakyat
“Praktek politik karitatif atau politik kemurahan hati, hanya melahirkan sindrom ketergantungan bagi rakyat supaya terhutang budi dan menyokong kita, ini harus dibetulkan. Target kerja kita harusnya fokus mengarah pada membebaskan rakyat dari kemelut kemiskinan dan ketidakberdayaan,”ujar Legislator PKB tersebut kepada awak media (23/6).
Ia juga meminta kepada Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau agar kebijakan pembangunan harus diarahkan pada upaya membentuk masyarakat yang produktif dan mandiri melalui program pemberdayaan masyarakat yang tepat guna dan tepat sasaran.
“Politik karitatif hanya menggerus keuangan negara dan daerah untuk sesuatu yang bersifat sangat personal dan politis. Saatnya pemerintah berhitung secara cermat akan dampak langsung dari program pembangunan yang dijalankan. Ini merupakan tanggung jawab bersama untuk mencerdaskan rakyat dalam demokrasi. Siapa bekerja benar, akan dipilih rakyat,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan oleh sejumlah awak media bahwa Wali Kota Batam merasa tidak diundang oleh Pemprov Kepri pada saat acara pembagian insentif ketua RT/RW dan kader posyandu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (21/6).
Hal ini dibantah oleh Pemprov Kepri dengan beredarnya undangan untuk Wali Kota Batam pada acara pembagian insentif ketua RT/RW dan kader posyandu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau disejumlah awak media.(Hs)
