DK-Natuna Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menyambut kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI yang membahas pengelolaan Blok East Natuna. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Hang Tuah, Wyndham Panbil Hotel, Batam, pada Jumat (21/3/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, serta jajaran direksi PT Pertamina dan PT Pertamina Hulu Energi. Selain itu, hadir pula pejabat dari OPD Pemerintah Provinsi Kepri, seperti Dinas ESDM dan Disperindag.
Dalam sambutannya, Wagub Nyanyang Haris Pratamura menegaskan bahwa Blok East Natuna merupakan salah satu sumber minyak dan gas terbesar di Kepulauan Riau, dengan cadangan gas mencapai 222 triliun kaki kubik (TCF).
Ia juga menyoroti kondisi pasokan gas di Kepri yang terus menurun sejak 2022 akibat penurunan produksi alami dari pemasok utama seperti Medco E&P Grissik (MEPG) dan PEP Asset 2. Kekurangan pasokan ini, menurutnya, kini diatasi dengan impor LNG yang lebih mahal, sehingga membebani sektor industri.
“Kami khawatir kondisi ini akan terus berlangsung, mengingat harga gas pipa mencapai 9,49 USD/MMBTU, sementara harga LNG melonjak hingga 16,77 USD/MMBTU,” ujarnya.
Tak hanya itu, Wagub juga menggarisbawahi tantangan di sektor kelistrikan Batam-Bintan, di mana 84 persen pasokan energi bergantung pada gas. Dengan daya mampu pasok sebesar 811 MW dan beban puncak 675 MW, cadangan daya hanya tersisa 136 MW.
“Cadangan daya yang tipis ini menjadi perhatian serius. Jika ada gangguan pada pembangkit atau transmisi, pemadaman listrik bisa terjadi di Batam dan Bintan,” tegasnya.
Meski begitu, Wagub bersyukur bahwa upaya peningkatan pasokan gas tengah berlangsung. Proyek pembangunan pipa ruas tie-in WNTS Pulau Pemping kini memasuki tahap pra konstruksi oleh PGN, dengan target penyelesaian pada 2026.
“Proyek ini sangat penting untuk menyalurkan gas dari Natuna dan Anambas ke Kepri. Kami berharap seluruh proses dapat berjalan lancar hingga tahap operasi,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan pengelolaan sumber daya energi yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi masyarakat Kepulauan Riau.
