DK-Batam Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menerima laporan hasil survei penyelidikan tanah untuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan yang diserahkan oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepri, Soendiarto. Penyerahan laporan berlangsung di Ruang Kerja Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, pada Selasa (11/2/2025). Hadir mendampingi Gubernur, Plt. Kepala Dinas PUPP Kepri, Rodi Yantari.
Soendiarto mengungkapkan bahwa survei yang dikerjakan oleh PT Java Offshore ini menghabiskan anggaran APBN sebesar Rp68 miliar, dengan pekerjaan dimulai pada 27 Mei 2024 dan selesai pada 11 Desember 2024. Survei dilakukan di 19 titik borehole, dengan 17 titik berada di sisi jembatan pertama (Batam-Tanjung Sauh) dan dua titik di sisi jembatan kedua (Tanjung Sauh-Bintan).
Meskipun terdapat beberapa kendala seperti kabel dasar laut dan pengaruh pasang surut air laut, survei berjalan lancar dan menghasilkan kesimpulan bahwa perairan Tanjung Uban dan Batam layak untuk pembangunan jembatan. Gubernur Ansar menyatakan rasa syukurnya atas selesainya survei ini, yang dianggap sangat penting untuk penyusunan desain jembatan Batam-Bintan. Ia juga mengungkapkan bahwa hasil survei akan segera dilaporkan ke pemerintah pusat.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kepri telah menganggarkan dana sebesar Rp500 juta untuk melanjutkan desain jembatan dengan mempertimbangkan hasil survei tersebut. Jembatan pertama yang menghubungkan Batam-Tanjung Sauh direncanakan sepanjang 2,2 km, sementara jembatan kedua yang menghubungkan Tanjung Sauh-Bintan sepanjang 5,3 km.
Survei yang dilakukan mencakup berbagai aspek, termasuk survey topografi pesisir, bathymetry, pasang surut, arus dan gelombang, serta survei geoteknik offshore, yang merupakan tahapan penting sebelum pembangunan dimulai. Gubernur Ansar optimis bahwa proyek ini akan menjadi titik balik dalam perekonomian biru Kepri. “Saya yakin Jembatan Batam-Bintan akan menjadi transformasi besar bagi ekonomi Kepri,” pungkasnya.
