LINGGA  

Pemerintah Kabupaten Lingga Pastikan Pemerintahan Tetap Stabil Meski Ada Isu Pilkada dan Isu Pengelolaan APBD

“Asisten Pemerintahan Lingga Sabirin Jamin Kelancaran Pemerintahan, Tegaskan Tidak Ada Pengaruh Politik dalam Pelaksanaan Program”

Asisten I Pemkab Lingga Sabirin (Dok:Azerah)

DK-Lingga Pilkada serentak yang baru-baru ini berlangsung di Kabupaten Lingga sempat menarik perhatian publik, terutama terkait beberapa isu yang berkembang seputar kelangsungan pemerintahan. Isu utama yang mencuat mencakup pengelolaan anggaran APBD, dugaan korupsi, serta persiapan desa-desa yang belum difinitifkan, yang memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat tentang kelancaran pemerintahan di tengah situasi politik yang dinamis.

Namun, Asisten Pemerintahan Kabupaten Lingga, Sabirin, memastikan bahwa pemerintahan akan tetap berjalan normal meskipun Bupati Lingga yang tengah maju dalam Pilkada digantikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati selama cuti kampanye. Sabirin menegaskan bahwa tidak ada pengaruh politik yang akan memengaruhi jalannya pemerintahan, dan seluruh program serta kegiatan pemerintahan tetap akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Pemerintahan Kabupaten Lingga tetap berkomitmen untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang sudah direncanakan,” ujar Sabirin, Rabu (22/1/2025).

Terkait isu pengelolaan anggaran APBD yang sempat menjadi perbincangan publik, Sabirin menjelaskan bahwa meskipun ada kritik mengenai alokasi dana yang dianggap belum tepat sasaran, pemerintah menjamin bahwa tidak ada pemborosan anggaran. Setiap penggunaan dana dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan kami meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu yang belum terbukti kebenarannya,” tambahnya.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah status desa-desa persiapan di Kabupaten Lingga. Sebelas desa yang dibentuk pada 2019 hingga kini belum mendapat status definitif, yang dikhawatirkan dapat menghambat pembangunan dan pemerataan fasilitas di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Lingga telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mempercepat proses penetapan status definitif desa-desa tersebut.

Meskipun Pilkada menjadi momen penuh dinamika, Sabirin menegaskan bahwa Pemkab Lingga tetap berkomitmen menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan seluruh program yang telah direncanakan tetap berjalan dengan baik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat Kabupaten Lingga tetap merasakan manfaat dari pemerintahan yang stabil dan efektif.

Penulis: AzerahEditor: Herman