DK-Karimun Warga Kabupaten Karimun yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Cabang Ikatan Pendidik Nusantara (DPC IPN) berencana untuk menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap masalah kesejahteraan para tenaga pendidik. Aksi tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada hari Rabu, 8 Januari 2025, dengan dua titik lokasi yang menjadi sasaran, yakni Kantor Bupati Karimun dan Kantor DPRD Kabupaten Karimun.
Ketua DPC IPN Kabupaten Karimun, Mahadi, mengungkapkan bahwa rencana aksi ini sudah diinformasikan melalui surat edaran yang dikirimkan kepada seluruh anggota DPC IPN Karimun, baik yang berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun non-ASN. Mahadi menjelaskan bahwa para peserta aksi akan berkumpul terlebih dahulu di Sekretariat IPN yang terletak di Jalan Gang Sain, Kecamatan Tebing, sebelum bergerak menuju titik-titik aksi yang telah ditentukan. “Kami masih melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait aksi ini,” ujar Mahadi pada Minggu (5/1/2025).
Dalam aksi tersebut, DPC IPN Karimun membawa tiga tuntutan utama yang menjadi perhatian serius mereka terhadap pemerintah daerah Kabupaten Karimun. Pertama, mereka menyoroti penundaan pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi para tenaga pendidik. Kedua, mereka mempertanyakan keterlambatan pembayaran gaji untuk tenaga pendidik non-ASN yang bekerja di lingkungan Pemkab Karimun. Ketiga, mereka menuntut agar pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta Tamsil untuk Triwulan 4 segera diselesaikan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Raja Rafiza, saat dihubungi terkait rencana aksi tersebut, mengaku sudah mendengar informasi tentang aksi damai yang akan digelar oleh DPC IPN. “Saya sudah mendengar informasinya, bahkan sudah ada pesan yang beredar di WhatsApp. Namun, kami belum menerima pemberitahuan resmi terkait hal ini,” ungkap Raja Rafiza. Meskipun demikian, ia menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk menerima kedatangan para demonstran dan mendengarkan segala keluhan serta aspirasi mereka. “Kami siap untuk menerima kedatangan mereka dan mendengarkan keluhan mengenai kesejahteraan para guru, tenaga pendidik, serta ASN dan non-ASN di Kabupaten Karimun,” tandas Raja Rafiza.
Dengan adanya aksi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat segera merespon keluhan-keluhan yang disampaikan dan mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan para tenaga pendidik di Kabupaten Karimun.
