
DK-Tanjungpinang – Pada tahun 2023, PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) melakukan perubahan strategis pada trayek keberangkatan kapal penumpang MV. Lintas Kepri. Kebijakan ini berdampak positif bagi perusahaan dan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan transportasi laut di rute Tanjungpinang, Batam, Sei Tenam, dan Jagoh (PP).
Selain memperkuat layanan transportasi, perusahaan juga melanjutkan program sosial berupa layanan transportasi bagi masyarakat kurang mampu, khususnya untuk keperluan pengobatan rujukan. Program ini merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang konsisten dijalankan hingga kini.
Direktur Utama PT. Pelabuhan Kepri, Capt. Awaluddin, dalam pertemuan dengan insan pers di Tanjungpinang, Senin (30/12/2024), menjelaskan bahwa sejak didirikan pada 2013, perusahaan telah mengelola dua pelabuhan utama milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Pelabuhan Kota Segara Tanjung Uban dan Pelabuhan Kuala Riau Tanjungpinang.
Kedua pelabuhan tersebut menyediakan berbagai layanan jasa, seperti penyediaan air, BBM, listrik, hingga pengelolaan kegiatan bongkar muat. “Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperlancar arus barang di pelabuhan,” ujar Awaluddin.
Dukungan dari Pemerintah dan Kolaborasi dengan Mitra
Awaluddin juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara PT. Pelabuhan Kepri, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, dan PT. Pelni. Salah satu hasil dari kerja sama ini adalah peningkatan aktivitas di Pelabuhan Kota Segara Tanjung Uban, yang akan menerima kapal KM. Logistik Nusantara 4 pada 7 Januari 2025.
“Penambahan aktivitas ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, PT. Pelabuhan Kepri terus mengembangkan layanan bisnis, termasuk kegiatan labuh jangkar di area Kabil, Selat Riau, dan Berakit. Layanan ini didukung oleh kerja sama dengan mitra untuk memenuhi kebutuhan marine service, seperti permintaan layanan kapal dan rig.
Awaluddin menegaskan bahwa upaya tersebut sejalan dengan dukungan pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan sektor kemaritiman berjalan optimal. “Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi pengembangan SDM, penciptaan lapangan kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” tutupnya.