DK-KEPRI-Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kepulauan Riau (KEPRI) mendesak Kapolda KEPRI, Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., untuk mengevaluasi kinerja jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda KEPRI.
Desakan ini muncul akibat lambannya penanganan laporan kasus penganiayaan dan pengancaman yang menimpa anggota GMNI KEPRI. Laporan tersebut telah diajukan sejak 9 April 2024, namun hingga lebih dari delapan bulan berlalu, belum ada kejelasan atau perkembangan berarti terkait kasus tersebut.
Insiden penganiayaan terjadi di Kantor Bea Cukai Batam saat anggota GMNI KEPRI hendak menggelar aksi unjuk rasa. Mereka diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh kelompok preman suruhan Bea Cukai Batam. Ironisnya, aksi kekerasan tersebut terjadi di hadapan aparat kepolisian yang saat itu mengawal aksi, menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen Polri dalam menjaga keadilan dan integritas.
Ketua GMNI KEPRI mengungkapkan bahwa laporan tersebut telah dilengkapi dengan berbagai bukti kuat, termasuk rekaman video penganiayaan, hasil visum, kesaksian saksi mata, hingga dokumen perjanjian damai antara pelaku penganiayaan dan anggota GMNI. Dokumen tersebut bahkan mencantumkan nama pelaku dan foto wajah mereka.
“Dengan bukti-bukti yang ada, kami heran mengapa laporan ini belum ditindaklanjuti. Apakah ini menunjukkan kurangnya kemampuan jajaran Polda KEPRI, atau ada keengganan untuk memproses kasus ini?” kata Ketua GMNI KEPRI.
Ia juga menyoroti kehadiran beberapa anggota intelijen Polresta Barelang di lokasi saat insiden terjadi, namun tidak ada tindakan yang dilakukan untuk menghentikan kekerasan. Hal ini menambah keprihatinan terhadap kinerja kepolisian di wilayah tersebut.
Ketua GMNI KEPRI berharap Kapolda KEPRI segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi jajarannya. Ia mengingatkan bahwa saat pertama menjabat, Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah sempat memberikan harapan besar dalam hal penegakan hukum, terutama terkait kasus-kasus pelanggaran HAM di Kepulauan Riau.
“Polri harus membuktikan bahwa keadilan masih menjadi prioritas utama, tanpa pandang bulu. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini semakin terkikis,” tegasnya.
