DK-Jakarta Pertemuan antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) membahas rencana kolaborasi untuk membangun kawasan pertanian yang melibatkan transmigran. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menyatakan bahwa pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan holistik, dengan tujuan membangun kawasan lumbung pangan yang terintegrasi, bukan secara parsial. Ini sejalan dengan program food estate yang sedang dikembangkan.
Mentan Amran menjelaskan bahwa kawasan lumbung pangan yang akan diisi oleh transmigran mencakup beberapa daerah, seperti Wanam, Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Namun, ia menegaskan bahwa transmigrasi di Wanam merupakan transmigrasi lokal dan tidak boleh disalahpahami.
Untuk jangka panjang, Kementan berencana membangun kawasan pertanian modern yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan transmigran secara signifikan. “Kami menargetkan pendapatan mereka yang terlibat dalam sektor pertanian ini minimal 10 juta per bulan. Bahkan ada yang sudah mencapai 20-30 juta, seperti yang dialami oleh beberapa transmigran di Marauke dan Aceh,” jelasnya.
Dengan kolaborasi antara Kementan dan Kementrans, Mentan Amran yakin langkah ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan pertanian.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi, Iftitah, menyambut positif kolaborasi ini sebagai bagian dari sinergi antar kementerian untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan secepatnya. “Kementan adalah mitra strategis kami dalam mencapai swasembada pangan. Untuk itu, Kementrans akan menyiapkan tenaga kerja beserta perumahannya di kawasan pertanian,” ujar Iftitah.
Mentrans Iftitah menambahkan, Kementrans menargetkan sekitar 100.000 pekerja untuk ditempatkan di wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Papua dalam lima tahun ke depan. Di Papua, pemerintah akan melakukan transmigrasi lokal, yaitu perpindahan penduduk antar wilayah Papua.
“Melalui kolaborasi ini, kami akan mendekatkan tenaga kerja dengan lahan pekerjaan mereka. Dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Iftitah.
Kolaborasi ini akan dimulai pada Januari 2025, dengan pembentukan kelompok kerja antara Kementan dan Kementrans untuk merancang implementasi yang lebih efektif. Diharapkan, melalui kolaborasi ini, pemerintah bersama berbagai pihak akan dapat mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
