DK TANJUNGPINANG – Debat pasangan calon (paslon) Pilkada Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) memasuki momen yang tegang antara Lis Darmansyah, calon wali kota nomor urut 1, dan Rahma, calon nomor urut 2.
Kedua mantan wali kota Tanjungpinang itu saling mengklaim keberhasilan mereka dalam melaksanakan program bantuan BPJS, khususnya bagi pekerja di sektor informal yang seringkali menghadapi risiko kerja yang tinggi.
Klaim Rahma
Rahma, yang memimpin sejak 2019, merasa bangga dengan keberhasilan program perlindungan tenaga kerja yang telah dilaksanakan selama masa jabatannya.
Ia menyatakan bahwa program tersebut pertama kali diterapkan pada masa pemerintahannya.
“Alhamdulillah, kami sudah memberikan perlindungan bagi 839 pekerja yang terdiri dari berbagai sektor, termasuk nelayan, parkir, dan tenaga kerja di sektor informal lainnya,” ujarnya.
“Ini terobosan pertama sejak berdirinya otonomi kota Tanjungpinang dan termasuk pemberian bantuan BPJS tenaga kerja ini,” tambah Rahma.
Menurutnya, tujuan utama program ini adalah memberikan jaminan sosial kepada pekerja yang berisiko tinggi, seperti nelayan dan pekerja parkir, yang selama ini tidak memiliki perlindungan yang memadai.
Rahma juga menambahkan bahwa ia terus berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas program tersebut.
“Kami berkomitmen untuk memberikan kepastian regulasi yang menaungi pekerja, karena mereka adalah aset yang sangat penting dalam mendorong roda perekonomian kota,” tambah Rahma.
Dia juga memastikan bahwa program ini mencakup pekerja dari berbagai kelompok, seperti nelayan, RT, RW, dan pekerja parkir, yang sering kali terabaikan.
Lis Bantah
Lis membantah klaim Rahma dan menegaskan bahwa program perlindungan tenaga kerja sudah ada sejak masa pemerintahannya melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Namun, menurut Lis, saat ini banyak pekerja di Tanjungpinang yang belum merasakan manfaat dari program tersebut sepenuhnya.
“BPJS Ketenagakerjaan, zaman yang pertama kali memberikan tentu di era kepemimpinan saya waktu jadi Wali kota. Saya anggarkan Rp2,2 miliar bagi perlindungan tenaga kerja dan BPJS tenaga kerja,” kata Lis.
Lis juga menegaskan bahwa program perlindungan tenaga kerja yang ada pada masa pemerintahannya sangat penting untuk kesejahteraan pekerja.
Namun, ia mengungkapkan adanya masalah dalam pelaksanaan dan pembayaran yang masih tertunda hingga saat ini.
“Tapi pada perkembangan ini, ternyata masih nunggak. Mengakibatkan persoalan. Termasuk RT RW juga masih nunggak yang diberikan pemerintah. Kami berkomitmen untuk meningkatkan anggaran bagi kesejahteraan tenaga kerja,” tambah Lis.
Respon Rahma
Rahma memberikan tanggapan atas kritik Lis dan menegaskan bahwa program perlindungan tenaga kerja yang dijalankan selama masa pemerintahannya sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan bahwa program tersebut pertama kali dimulai saat ia menjabat.
“Saya mulai menjabat 2019 bersama almarhum (Syahrul), BPJS RT/RW itu justru mulai sejak kami memimpin. Hari ini sudah berjalan lebih kurang 5 tahun,” tuturnya.
“Untuk nelayan, barusan kita launching di tahun 2023 awal. Untuk prakiraan Alhamdulillah konkrit bukti nyata saya melindungi perparkiran karena mereka juga beresiko tingkat tinggi,” tambahnya.
Rahma juga menjelaskan bahwa ia tidak menemukan adanya anggaran untuk program BPJS tenaga kerja ketika ia mulai menjabat, yang menjadikannya sebuah terobosan di masa pemerintahannya.
Mengenai masalah keterlambatan pembayaran, Rahma menilai hal tersebut lebih disebabkan oleh masalah teknis yang bergantung pada kondisi dan situasi yang ada.
“Jika ada keterlambatan mungkin itu lebih kepada teknisnya karena seorang wali kota punya tanggung jawab mengesahkan bersama DPRD. Realisasinya tentu tergantung kondisi dan keadaan,” ucapnya.
