DK – Kepri – Pelabuhan adalah sarana transportasi yang sangat penting bagi sebuah negara, terutama bagi maritim seperti Indonesia. Kegiatan ekonomi suatu negara dapat berjalan lebih lancar
dengan adanya pelabuhan karena fakta bahwa ekspor dan impor barang sebagian besar dikirim
melalui jalur laut (menggunakan kapal), yang berarti bahwa pelabuhan membutuhkan tempat
dimana barang dikirim dan diterima. Pelabuhan digunakan untuk berlabuh kapal dan melakukan
aktivitas pelabuhan di wilayah tertentu, meskipun rute yang dituju dapat di lalui oleh sarana
transportasi lain.
Pembangunan Pelabuhan Dompak di Provinsi Kepulauan Riau, yang dimulai pada tahun 2009,
seharusnya menjadi tonggak penting dalam meningkatkan konektivitas antar pulau dan
mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Namun, hingga saat ini pelabuhan tersebut belum
beroperasi dan banyak hambatan telah muncul, yang berdampak negatif pada masyarakat dan
ekonomi lokal.
Menurut UU No. 17 Tahun 2008 mengenai Pelayaran, Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan
ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar,
tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah
dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
Masalah administratif adalah salah satu faktor utama yang menghambat pembangunan pelabuhan
dompak. Pekerjaan proyek tertunda karena proses hibah tanah pemerintah provinsi kepada
kementerian perhubungan belum selesai. Ketidakpastian hukum ini menghambat kemajuan
pelabuhan secara fisik membuat investor dan masyarakat tidak percaya satu sama lain. Korupsi
juga merupakan masalah besar dalam proyek ini, diduga adanya penyalahgunaan anggaran oleh
penjabat terkait telah memburukkan reputasi keuangan negara. Keadaan menjadi lebih buruk
karena hukum yang lamban dalam menangani kasus korupsi ini, menimbulkan skeptisisme
masyarakat terhadap komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kerusakan fisik
fasilitas pelabuhan yang telah dibangun juga merupakan masalah yang signifikan. Banyak
bangunan rusak karena vandalisme dan kurangnya perawatan. Kondisi ini mengurangi nilai
investasi dan menunjukan ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga aset public yang
seharusnya bermanfaat bagi masyarakat.
Berbagai faktor ini menjadi penghambat yang memengaruhi di masyarakat. Ketidakfungsian
pelabuhan menghambat pergerakan barang dan orang antar pulau. Hal ini berdampak pada distribusi layanan dasar dan barang kebutuhan sehari-hari, yang mengganggu kualitas hidup
masyarakat. Selain itu, kegagalan proyek pelabuhan dompak mengurangi kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah. Masyarakat mulai meragukan kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan
proyek infrastruktur yang di janjikan, yang dapat menyebabkan apatisme politik dan penolakan
kebijakan. Secara ekonomi, ketidakberfungsian pelabuhan ini menghambat pertumbuhan ekonomi
lokal. Pelabuhan yang seharusnya berfungsi sebagai pusat perdagangan dan distribusi barang yang
tidak beroperasi. Akibatnya, ini menghalangi peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru dan
mendukung industri lokal.
Pelabuhan Dompak yang dibangun untuk mengurangi kemacetan di pelabuhan Sri Bintan Pura
(SBP), yang saat ini memiliki monopoli. Dengan beroperasinya pelabuhan dompak, akan ada
persaingan dalam pelayanan kepelabuhan yang dapat mengurangi biaya dan meningkatkan
kualitas layanan. Pelabuhan yang efisien akan memperlancar arus barang dan orang serta menarik
lebih banyak investasi ke daerah, yang membuatnya sangat penting untuk pertunbuhan ekonomi
lokal. Kondisi pelabuhan yang terbengkalai berdampak negatif pada masyarakat dan negara.
Kerusakan fasilitas pelabuhan yang terus berlanjut akan menyebabkan kerugian yang lebih besar
dan potensi keuntungan ekonomi pelabuhan akan berkurang. Oleh karena itu, untuk melindungi
aset negara ini, tindakan nyata yang harus segera diambil.
Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk menjadi lebih aktif
dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan proyek infrastruktur. Dalam hal ini pelabuhan
dompak, desentralisasi akan memungkinkan pemprov kepri untuk mengambil alih pengelolaan
pelabuhan dan menyelesaikan proyek yang telah lama tertunda. Oleh karena itu, keputusan tentang
anggaran dan penyelesaian proyek dapat dibuat dengan cepat dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat lokal.
Jika dikelola dengan baik, pelabuhan dompak memiliki potensi besar untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri. Pemprov Kepri dapat mengambil bagian aktif dalam
menyelesaikan pembangunan pelabuhan ini melalui strategi desentralisasi. Penyelesaian proyek
bukan hanya masalah teknis atau moneter; itu adalah komitmen pemerintah untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kepri akan merasakan manfaatnya. Dengan demikian pemerintah harus meningkatkan peranannya
dalam pengelolaan dan pembangunan pelabuhan. Pemerintah harus lebih fokus pada peraturan dan
kebijakan yang mendukung mekanisme konektivitas dan pertumbuhan ekonomi lokal.
