DK BATAM – Debat antara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) untuk tahun 2024 menyoroti berbagai pandangan mengenai investasi di Pulau Rempang, Batam, yang menjadi sorotan utama akhir-akhir ini.
Diskusi ini berlangsung dalam sesi tanya jawab antara pasangan calon Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura serta Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq.
Salah satu momen krusial terjadi saat Rudi bertanya tentang pandangan Ansar mengenai investasi Rempang Eco City, mengingat peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
“Apa saudara mendukung sepenuhnya dan apa bentuk dukungan konkrit saudara untuk pelaksanaan Rempang Eco City?” kata Rudi, Sabtu (02/11) sore itu.
Menanggapi pertanyaan itu, Ansar menjelaskan bahwa kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada pengelolaan investasi yang baik.
Ia menegaskan bahwa investasi dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengembangkan subsistem ekonomi baru, sehingga setiap investasi berpotensi menjadi pusat ekonomi baru.
“Oleh karena itu saya selaku wakil pemerintah pusat pasti memberikan dukungan investasi. Sejauh investasi itu memberikan nilai tambah besar buat masyarakat,” jawab Ansar.
Di samping itu, Ansar juga membahas isu-isu yang berkaitan dengan Tanjung Banun dan Rempang.
Ia berpendapat bahwa ketegangan yang terjadi disebabkan oleh minimnya interaksi yang positif antara pemerintah dan masyarakat.
“Persoalannya hanya sentuhan baik kita saja ke masyarakat. Bagaimana komunikasi publik kita ke masyarakat? Mendudukkan ini bersama-sama masyarakat, membicarakan ini bersama para investor,” tuturnya.
Pasangan calon nomor urut 1 itu yakin bahwa masalah yang ada bisa dihindari jika ada komunikasi publik yang baik dan humanis.
Menanggapi jawaban Ansar, Rudi menekankan bahwa Rempang Eco City adalah proyek nasional, sehingga Gubernur Kepri memiliki tanggung jawab terhadap investasi ini.
Namun, ia merasa peran tersebut tidak terlihat jelas dalam praktiknya, karena terlalu mengandalkan kepala Badan Pengusahaan (BP) dan Wali Kota Batam.
“Tapi dalam pelaksanaan lapangan sendiri ini tidak terwujud dari seorang Gubernur provinsi mendukung Rempang. Hampir 100% itu dibiarkan oleh seorang kepala BP dan wali kota menangani permasalahan Rempang-Galang,” ujarnya.
“Kalau komunikasi ini baik, Rempang tidak akan jadi demikian karena di Republik Indonesia, ganti relokasi yang tertinggi di Indonesia ada di pulau Rempang sendiri,” tambah Rudi.
Wali Kota Batam itu berpendapat bahwa jika Gubernur Kepri memberikan dukungan penuh, investasi ini akan menguntungkan semua pihak.
Menanggapi pernyataan Rudi, Ansar kembali menekankan perlunya komunikasi publik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Ia juga menyebutkan bahwa ia telah menghadiri berbagai pertemuan mengenai investasi di Rempang, tetapi merasa tidak mendapatkan pengakuan dalam proses tersebut.
“Sebagai seorang Gubernur, saya beberapa kali mengikuti pertemuan berkaitan dengan Rempang. Akan tetapi mungkin Gubernur tidak dianggap waktu itu maka itu dianggap kewenangan sepenuhnya BP Batam,” ujarnya.
Ansar menambahkan bahwa konsep yang berkembang di Tanjung Banun dan lokasi lainnya justru muncul setelah Pemprov Kepri terlibat di Rempang.
“Bahkan akhirnya konsep Tanjung Banun dan lain sebagainya itu justru setelah kami hadir datang ke Rempang. Bahas dengan tokoh-tokoh masyarakat mungkin bisa tanyakan dengan Pak Gerisman dan kawan-kawan,” ujarnya.
“Akhirnya diputuskan itu dilakukan secara bertahap dan Alhamdulillah proses ini berjalan,” tambah Ansar.
Ia melanjutkan bahwa tidak ada masalah yang terlalu sulit jika ada keinginan untuk mendengarkan. Jika ingin melaksanakan sesuatu, pihak yang menentang pun bisa diajak berdialog.
Ansar juga mengingatkan tentang investasi di Bintan Alumina Indonesia (BAI) saat menjabat sebagai Bupati Bintan sebagai contoh.
“Bagaimana Bintan Alumina Indonesia ketika saya jadi Bupati lebih dari 1.000 hektar. Di sana kita bebaskan tidak ada satupun persoalan apa-apa sekarang sudah Rp20 triliun lebih terbangun,” lanjut Ansar.
Menurut Ansar, kunci utama terletak pada komunikasi publik yang saling menghargai dan setara, serta tidak merendahkan orang lain atau menganggap lawan sebagai musuh.
Namun, semua pihak harus dijangkau dengan baik, dan jika investasi memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dengan jaminan yang jelas, ia yakin tidak akan ada penolakan.
