DK-Kelautan-Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, membuka secara resmi penyelenggaraan Lokakarya Inisiasi Forum Mitra Pembangunan/Komite Daerah Konservasi Laut di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, bertempat di Balairung Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kamis (22/8).
Hadir secara langsung, para Pejabat Tinggi Pratama diantaranya Kepala DKP Kepri, Kepala Dinsos Kepri, Kepala Biro Organisasi Setda Kepri, serta Anggota Tim Percepatan Pembangunan Prov. Kepri, Sarafudin Aluan, Ketua Komisi 2 DPRD Prov. Kepri, Wahyu Wahyudin, dan para Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
Adapun peserta lokakarya yang turut hadir, merupakan stake holder konservasi kelautan dan perikanan, yang berasal dari unsur KKP RI, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Mitra Konservasi, Unit Pengolahan Ikan (UPI), hingga perwakilan kelompok masyarakat.
Chief of Party USAID Konservasi Laut Efektif (Kolektif), Wawan Ridwan, menekankan perlunya keseimbangan antara pemanfaatan potensi sumber daya laut dengan kelestarian lingkungan hidup, dimana prinsip keberlanjutan menjadi sebuah hal penting dalam konsep Blue Economy yang digagas oleh Pemerintah saat ini.
“USAID Kolektif telah menegaskan komitmen dan sinergi, serta memberikan kontribusi nyata dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Kawasan Konservasi di Provinsi Kepulauan Riau, kami senantiasa mengharapkan dukungan dan partisipasi semua pihak guna pengimplementasian Program Kerja USAID Kolektif di Kepri sampai dengan tahun 2027 mendatang”, ucap Wawan.
Dalam sambutannya, Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada USAID Kolektif yang telah banyak memberikan kontribusi bagi Pemerintah dan masyarakat Kepulauan Riau.
“Kepri adalah masa depan Indonesia, dengan catatan mampu menjamin eksistensi dalam mengelola wilayahnya yang terdiri dari 96% lautan dan 4% daratan secara optimal dan berkelanjutan”, ucap Ansar.
Ansar menegaskan, perlu komitmen dan sinergi seluruh pihak, lintas sektoral, lintas kementerian/lembaga, bersama para pelaku usaha, dan seluruh stake holder kelautan dan perikanan, sehingga upaya mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi dapat terlaksana dan mendapatkan hasil yang diharapkan bersama.
“Kepada Direktur KBEP Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami mengharapkan adanya insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemprov Kepri, mengingat Kepri telah berhasil menjadi provinsi terbesar dalam hal pemilikan kawasan konservasi dengan lebih dari 10% luas wilayah”, tambah Ansar.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP RI, yang dalam kesempatan ini diwakili secara virtual oleh Direktur Konservasi dan Ekosistem Biota Perairan, Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan, mengamini apa yang disampaikan oleh Gubernur Ansar, terkait pentingnya komitmen, konsistensi, disiplin, dan kolaborasi dalam mengelola kawasan konservasi oleh seluruh pihak yang berkepentingan.
“KKP RI mengapresiasi terselenggaranya kegiatan lokakarya ini, sebagai wadah diskusi, koordinasi dan berbagi tugas seluruh pihak. KKP RI mengharapkan agar pengelolaan dan pengembangan Kawasan Konservasi di Provinsi Kepri yang telah dilaksanakan secara baik, mampu ditingkatkan secara berkesinambungan”, ungkap Firdaus.
Adapun dalam rangkaian pembukaan lokakarya, disejalankan dengan beberapa agenda tambahan, meliputi penyerahan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan dan UPTD Sosial, penyerahan klaim BPJS Ketenagakerjaan bagi Ahli Waris Nelayan, dan penyerahan Piagam Penghargaan Gubernur Kepri kepada stake holder peduli konservasi, UPI dan stake holder Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri.
“Pemprov Kepri tengah berupaya mengimplementasikan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kepulauan
Riau dengan tema Merajut Permata Biru Ekonomi Gerbang Utara Indonesia, dengan harapan pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan mampu mengoptimalkan pembangunan yang kita lakukan, sehingga mampu membawa manfaat yang lebih luas bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau”, tutup Ansar.
