Entry Meeting dan MOU PNS

Entry Meeting dan MOU PNS

DK-Tanjungpinang-Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri Dr. Rudi Margono, SH., M. Hum., didampingi Wakil Kepala Kejati Kepri Rini Hartatie, SH., MH., Asisten Intelijen Kejatu Kepri Tengku Firdaus, SH., MH., Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara E.R. Wiranto, SH., MH., para Koordinator serta Kepala Seksi pada Bidang Intelijen Kejati Kepri, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau Stanley C. Tuapattinaja beserta jajaran, mengikuti secara daring melalui Zoom Video Conference di Kantor Kejati Kepri Rapat Pendahuluan (Entry Meeting) dan Penandatanganan Pakta Integritas (MOU) Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap Proyek Strategis Nasional, Proyek Prioritas pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Jumat (17/11).

Rapat ini dibuka oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI Dr. Reda Manthovani, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, Bapak Ir. T. Iskandar, MT beserta seluruh jajaran Kementerian PUPR yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim PPS Kejaksaan untuk melakukan Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, tema tersebut menjabarkan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. RKP Tahun 2023 memuat lima arahan dan komitmen pemerintah, yakni kebijakan pada prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan Pembangunan Nasional. Sebagai tindak lanjutnya Pemerintah menetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) dalam RKP 2023, yakni Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Berkeadilan, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Salah satu tugas Kejaksaan sebagaimana amanat Pasal 30B UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan melalui perannya dalam bidang Intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, Kejaksaan harus turut mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah.

Pada kesempatan ini, penyelenggaraan Entry Meeting dan penandatanganan Pakta Integritas terhadap kegiatan sebagai Pengamanan Pembangunan Strategis Terhadap Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah;

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku institusi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, Kementerian PUPR mendapat penugasan untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur sehingga diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia, ditegaskan bahwa pelaksanaan PPS ini harus mengacu pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis dan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor: B-1450/D/Ds/09/2023 tentang Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis, dengan memperhatikan prinsip-prinsip Objektif, Prof.

Penulis: Herman

Editor: Budi

banner 120x600