DPRD Inhil Agendakan Penyerahan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2024

DPRD Inhil Agendakan Penyerahan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2024

DK-INDRAGIRI HILIR-DPRD kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan rapat paripurna ke-10 masa persidangan II Tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Inhil, Jl. Soebrantas Tembilahan, Senin (7/8/2023).

Pada rapat paripurna kali ini dipimpin Wakil Ketua I Edi Gunawan, turut dihadiri Andi Rusli Wakil Ketua III, Wakil Bupati Inhil dan 23 orang Anggota DPRD, Unsur Forkopimda, Sekda serta Pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Inhil.

Wakil Bupati Inhil H. Syamsuddin Uti menyampaikan pidato penjelasan umum Bupati tentang rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2024.

Dalam pidatonya H. Syamsuddin Uti menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Th 2024 melalui peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 7 tahun 2023.

Pimpinan DPRD Inhil (dok: Jamrani))

“RKPD tersebut disusun sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah,” terangnya.

“Juga mengacu pada RPJPD 2005–2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 dan perubahan RPJMD Provinsi Riau i-3 tahun 2019–2024 serta diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2024 dan RKPD Provinsi Riau tahun 2024-2026,” tambah Wabup.

Pandangan DPRD (dok: Jamrani)

RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPD 2024-2026 yang mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pembukaan paripurna

Selanjutnya Wabup H.Syamsuddin Uti juga mengatakan, berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) TA 2024. Hal ini sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Penyampaian pandangan (dok: Jamrani)

Penulis: Jamrani

Editor: Herman

banner 120x600